BISNISMARKET.COM - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono, menyoroti perlambatan signifikan dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di tengah kenaikan produksi minyak sawit nasional pada tahun 2025. Kenaikan produksi yang terjadi saat ini dinilai utamanya didorong oleh keberhasilan replanting yang dilakukan oleh sektor korporasi.
Pertemuan penting antara pimpinan asosiasi sawit dengan otoritas pertanian ini berlangsung di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) pada hari Rabu, 11 Maret 2026. Eddy Martono secara langsung menyampaikan pandangannya mengenai tantangan yang dihadapi sektor perkebunan kelapa sawit kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Dilansir dari CNBC Indonesia, Eddy Martono mengungkapkan rasa syukurnya atas perkembangan positif produksi CPO yang mencapai sekitar 51 juta ton pada tahun 2025, sementara total produksi termasuk PKO mencapai 56 juta ton. Kenaikan ini menjadi indikasi bahwa sektor industri sawit masih menunjukkan daya tahan yang kuat.
"Kita bersyukur, tahun 2025 ini ada kenaikan produksi, dari CPO itu kira-kira 51 juta ton, atau secara total produksi kita dengan PKO itu 56 juta ton," ujar Eddy dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Kementan, Jakarta.
Namun, potensi capaian produksi nasional sebenarnya masih jauh lebih besar jika program PSR dapat berjalan sesuai harapan dan optimal. Saat ini, laju peremajaan kebun sawit rakyat dinilai mengalami stagnasi dan berjalan sangat lambat.
"Seharusnya, produksi kita bisa jauh di atas ini apabila Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) itu berjalan dengan baik. Nah sekarang ini bisa dikatakan PSR ini stagnan," katanya.
Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi adalah keengganan petani untuk melakukan penebangan pohon sawit lama mereka, terutama ketika harga tandan buah segar (TBS) sedang tinggi, yakni sekitar Rp3.000 per kilogram. Petani khawatir kehilangan sumber pendapatan harian selama masa tunggu tanaman baru berbuah.
"Contohnya sekarang, dengan harga TBS Rp3.000 per kg, mereka tidak mau menebang tanamannya," ucap Eddy.
Petani menyuarakan kekhawatiran mendasar mengenai keberlanjutan ekonomi mereka pasca-replanting, sehingga memerlukan skema perlindungan yang memadai. "Sehingga mereka sampaikan, 'saya mau makan apa kalau saya tebang tanaman saya?'," kata Eddy.
