JAKARTA, BisnisMarket.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Eko Cahyanto, mendadak menjadi pusat perhatian publik setelah dilaporkan oleh Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) ke Menteri Sekretaris Negara. Laporan ini merupakan buntut dari dugaan penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara yang melibatkan anggota keluarganya dalam agenda resmi pemerintah.
Dalam surat resmi bernomor 041/DPD/LSM-GMBI/MJL/XI/2024, GMBI secara tegas mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja sang pejabat tinggi. Selain isu birokrasi, terdapat tudingan serius mengenai adanya praktik intimidasi di lingkungan kementerian yang turut dilaporkan dalam berkas tersebut.
Poin yang paling memancing perhatian publik adalah dugaan bahwa istri Eko Cahyanto, Irma Dwi Santi, seringkali ikut serta dalam berbagai perjalanan dinas luar negeri. GMBI mencurigai bahwa seluruh biaya keberangkatan hingga akomodasi sang istri dibebankan kepada anggaran negara alias uang rakyat yang tidak sesuai peruntukannya.
LSM tersebut melampirkan sejumlah bukti perjalanan dinas, termasuk agenda Hannover Messe 2023 dan kunjungan kerja ke Amerika Serikat yang melibatkan sang istri. Tidak hanya itu, kunjungan ke KDEI Taipei pada Agustus 2024 juga masuk dalam daftar panjang dugaan plesiran berbalut dinas tersebut.
Dugaan penyimpangan ini disinyalir menguras anggaran dari Direktorat Jenderal KPAII yang seharusnya hanya digunakan untuk keperluan pegawai dan operasional resmi. GMBI menilai tindakan ini sebagai bentuk pemborosan uang rakyat demi kepentingan pribadi keluarga pejabat yang bersangkutan.
Tindakan ini diduga kuat melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasal mengenai larangan menyalahgunakan wewenang menjadi poin utama yang ditekankan dalam laporan yang masuk ke meja Mensesneg tersebut.
Pihak GMBI menegaskan bahwa langkah pelaporan ini diambil demi menjaga integritas birokrasi dan mencegah potensi kerugian negara yang lebih luas. "Kami minta Mensesneg segera evaluasi kinerja Sekjen Kemenperin, jangan sampai ada kerugian negara yang lebih besar," tegas perwakilan GMBI dalam keterangan resminya, dikutip Senin (23/2/2026).
Hingga saat ini, pihak Kementerian Perindustrian maupun Eko Cahyanto sendiri masih belum memberikan tanggapan resmi terkait isu yang tengah viral tersebut. Belum ada klarifikasi maupun bantahan tertulis yang dirilis untuk menjawab keraguan publik atas transparansi anggaran dinas luar negeri mereka.
Kasus ini kini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menegakkan prinsip tata kelola birokrasi yang bersih dan jauh dari praktik nepotisme. Publik kini menanti langkah konkret dari Mensesneg untuk mengusut tuntas kebenaran di balik laporan penggunaan dana rakyat untuk "tamasya" keluarga pejabat ini.
