JAKARTA, BisnisMarket.com – Menghadapi ketidakpastian geopolitik yang meningkat, khususnya terkait dengan konflik yang terus berkecamuk antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, Indonesia diperkirakan akan mengalami dampak serius dalam sektor energi.
Salah satunya adalah potensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri.
Menurut pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi, Indonesia akan menghadapi tekanan fiskal yang besar jika konflik ini berlarut-larut.
"Harga minyak global saat ini sudah berada di kisaran US$77 hingga US$82 per barel, dan ini bisa melonjak hingga US$100 per barel jika eskalasi konflik terus meningkat," jelas Noviardi dalam wawancaranya pada Sabtu, 7 Maret 2026.
Salah satu faktor yang mengkhawatirkan adalah ancaman penutupan Selat Hormuz, yang merupakan jalur utama bagi sekitar 20% pasokan minyak dunia. Jika kondisi ini berlanjut, kenaikan harga minyak bisa semakin tajam, memberikan dampak langsung pada biaya subsidi energi yang dibebankan pada anggaran negara.
"Jika konflik ini berlanjut 20 hari lagi, dan harga minyak mencapai US$100 per barel, tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia akan sangat besar, karena asumsi harga minyak dalam RAPBN 2026 adalah hanya US$70 per barel," tambahnya.
Noviardi menjelaskan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 di atas asumsi APBN dapat menambah beban subsidi energi sekitar Rp6,7 triliun.
Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan kuota subsidi BBM pada 2026 sebesar 48 juta kiloliter, yang terdiri dari Pertalite 29,26 juta KL, Biosolar 18,63 juta KL, dan minyak tanah 0,526 juta KL.
Meski kuota subsidi ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, anggaran subsidi energi justru mengalami kenaikan sekitar 11,2%, menjadi Rp105,4 triliun.
