BISNISMARKET.COM - Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, atas nama Pemerintah Republik Indonesia, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya tiga prajurit TNI. Ketiga pahlawan bangsa tersebut gugur saat menjalankan tugas mulia dalam misi menjaga perdamaian di Lebanon.
Momen duka tersebut tersampaikan saat berlangsungnya prosesi penghormatan terakhir bagi ketiga jenazah prajurit di Ruang VIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Suasana di lokasi acara tampak penuh dengan kesedihan dan kekhidmatan yang mendalam.
Dalam kesempatan tersebut, Menlu Sugiono secara langsung menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan oleh para pahlawan. "Kami mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga arwah para kusuma bangsa ini diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarganya diberikan kesehatan serta kesabaran dalam menghadapi musibah ini," ujar Menlu Sugiono pada Sabtu malam (4/4/2026).
Tiga prajurit yang berpulang dalam tugas mulia tersebut adalah almarhum Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, almarhum Serka (Anm) Muhammad Nur Ichwan, dan almarhum Kopda (Anm) Farizal Rhomadon. Mereka merupakan bagian dari Kontingen Garuda yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL.
Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam atas insiden tragis ini. Melalui Perwakilan Tetap RI di New York, pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar rapat darurat.
Penegasan sikap keras pemerintah disampaikan langsung oleh Menlu Sugiono mengenai insiden penyerangan yang menimpa personel penjaga perdamaian. "Kita mengutuk keras serangan terhadap penjaga perdamaian dan menuntut dilakukan investigasi menyeluruh," tegas Menlu.
Menlu Sugiono juga menekankan perbedaan fundamental antara misi penjaga perdamaian dengan operasi tempur dalam konteks mandat pasukan. "They are peacekeeping, not peacemaking. Mereka tidak diperlengkapi untuk operasi ofensif, sehingga harus ada jaminan keamanan bagi para prajurit penjaga perdamaian," jelasnya.
Lebih lanjut, pemerintah Indonesia mendorong PBB untuk segera melakukan evaluasi komprehensif mengenai sistem perlindungan yang diberikan kepada seluruh personel penjaga perdamaian di lapangan. Hal ini menjadi krusial pasca kejadian ini.
"Kita meminta PBB untuk mengevaluasi keselamatan prajurit penjaga perdamaian, khususnya di UNIFIL," kata Menlu, menyoroti perlunya perbaikan sistem proteksi di zona misi tersebut.
