JAKARTA, BisnisMarket.com - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan peringatan keras terhadap praktik penimbunan BBM bersubsidi yang merugikan negara. Menanggapi hal itu, Prof. Henry Indraguna menegaskan bahwa negara tidak boleh menunjukkan sikap lemah dalam menghadapi ancaman mafia migas.
Peringatan ini disampaikan Bahlil saat meninjau langsung operasional SPBU di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, pada Kamis (26/3/2026). Langkah persuasif tersebut dinilai sebagai upaya menyentuh nurani para pelaku usaha agar segera menghentikan praktik ilegal mereka.
Prof. Henry Indraguna menilai bahwa diksi "memohon" yang digunakan Bahlil merupakan bentuk peringatan dini bagi siapa pun yang berniat mengkhianati rakyat. Ia mengingatkan agar pendekatan humanis ini tidak disalahartikan oleh para mafia sebagai celah untuk terus mengeruk keuntungan pribadi.
"Permohonan agar tidak menimbun BBM jangan sampai diartikan sebagai sisi lemah negara di hadapan mafia energi," ujar Guru Besar Unissula tersebut pada Senin (30/3/2026). Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah berkomitmen penuh untuk menghabisi para pelaku kejahatan di sektor bahan bakar ini.
Data BPH Migas mencatat lebih dari 4.500 kasus penyalahgunaan BBM sepanjang tahun 2025 dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Henry menyoroti bahwa praktik bandit energi ini merupakan kejahatan luar biasa yang menunjukkan karakter serakah para oknum pengusaha.
Kondisi krisis ini diperparah oleh penegakan hukum yang sering kali tumpul karena hanya menyentuh lapisan operator di tingkat bawah. Menurut pengamat hukum tersebut, aktor intelektual di balik disparitas harga subsidi masih sering melenggang bebas tanpa tersentuh hukum.
"Negara harus berani bertindak dengan otoritas penuh karena konstitusi memberikan kekuasaan untuk menyelamatkan energi demi hajat hidup orang banyak," tegas Henry. Ia menambahkan bahwa kebaikan pemerintah tidak boleh menjadi panggung bagi mafia untuk menari di atas penderitaan masyarakat.
Sebagai solusi jangka panjang, Henry mendukung penuh implementasi sistem kendali distribusi digital berbasis NIK untuk memastikan BBM tepat sasaran. Sistem ini harus terintegrasi secara backend dari tingkat pemasok hingga pangkalan guna mendeteksi anomali stok secara real-time.
"Kedaulatan energi hanya bisa tegak jika berjalan beriringan dengan penegakan hukum dan sistem digital yang kedap manipulasi," pungkas Henry menutup pernyataannya. Melalui validasi sistemik, celah kebocoran diharapkan dapat tertutup rapat sehingga alarm penegakan hukum otomatis dapat segera dipicu.
