BISNISMARKET.COM - Sejumlah pihak yang terlibat langsung sebagai mitra dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menyuarakan keprihatinan mendalam. Mereka merasa perlu adanya kepastian hukum dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai pelaksanaan program tersebut.
Kelompok yang terdiri dari pelaku UMKM, koperasi, kelompok tani, dan para relawan pendukung program ini merasa resah dengan munculnya berbagai narasi dan pernyataan yang beredar luas di publik. Mereka menilai narasi tersebut justru memicu kebingungan di tengah masyarakat luas.
Keresahan ini disampaikan melalui keterangan resmi yang mereka sebarkan kepada berbagai awak media beberapa waktu belakangan ini. Hal ini menjadi penanda bahwa isu pelaksanaan MBG memerlukan klarifikasi segera dari otoritas terkait.
Menurut mereka, informasi yang berkembang cepat di berbagai kanal komunikasi telah menciptakan ketidakpastian yang signifikan. Kanal-kanal tersebut meliputi media sosial, kanal YouTube, siaran televisi, hingga berbagai portal berita daring.
Perkembangan informasi yang tidak seragam ini, lanjut mereka, berpotensi menimbulkan polemik berkepanjangan dan kesalahpahaman publik. Kesalahpahaman ini fokus pada bagaimana Program MBG akan benar-benar dilaksanakan di lapangan.
Mereka menyoroti bahwa situasi ini menimbulkan dampak langsung pada operasional mereka sebagai penyedia layanan gizi di tingkat bawah. Oleh karena itu, mereka mendesak BGN untuk segera memberikan penegasan hukum yang jelas dan tegas.
Dilansir dari Infotren.id, para mitra ini secara spesifik menyoroti adanya lima isu krusial yang memerlukan perhatian dan kepastian dari pihak BGN. Isu-isu ini dianggap vital untuk menjamin keberlangsungan dan legalitas program.
"Sejumlah perwakilan mitra dapur SPPG, pelaku UMKM, koperasi, kelompok tani, dan relawan pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyampaikan keprihatinan atas munculnya berbagai narasi dan pernyataan terkait kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai memicu kebingungan di tengah masyarakat," bunyi poin penting dari keterangan resmi tersebut.
Selain itu, mereka juga menekankan bahwa informasi yang beredar di linimasa digital dan media massa telah menimbulkan ketidakpastian dalam eksekusi program. "Melalui keterangan resmi yang disampaikan kepada media, mereka menilai sejumlah informasi yang berkembang di media sosial, kanal YouTube, televisi, hingga media daring telah menimbulkan ketidakpastian, polemik, dan kesalahpahaman mengenai pelaksanaan Program MBG," jelas mereka dalam pernyataan tersebut.
