JAKARTA, BisnisMarket.com -
Kabar menggembirakan datang dari pasar energi dunia: harga minyak mentah kini
merosot hingga di bawah US$90 atau setara Rp1,4 juta per barel, bahkan
menyentuh angka US$79,17 (sekitar Rp1,25 juta) untuk kontrak Brent. Kesepakatan
damai sementara antara Amerika Serikat dan Iran membuka kembali aliran pasokan
lewat Selat Hormuz, jalur vital yang menyuplai seperlima kebutuhan minyak
dunia. Namun, di balik angin segar itu, tersembunyi bahaya besar yang siap
menggerogoti kas negara. Siapa sangka, penurunan harga ini justru belum cukup
aman untuk menjaga beban subsidi tetap sesuai rencana, dan ancaman pembengkakan
anggaran hingga Rp75 triliun masih sangat nyata?
Dilansir dari Bloomberg Technoz (19/6), pemerintah
telah menetapkan total pagu subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026
sebesar Rp381,3 triliun. Angka ini terdiri dari subsidi murni senilai Rp210,06
triliun yang meliputi BBM jenis tertentu Rp25,14 triliun, LPG 3 kilogram
Rp80,26 triliun, dan listrik Rp104,64 triliun ditambah dana kompensasi. Namun,
lembaga keuangan internasional memproyeksikan rata-rata harga minyak tahun ini
berada di kisaran US$80 atau sekitar Rp1,28 juta per barel. Angka ini jauh
lebih tinggi dibanding asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN yang
hanya dipatok US$70 atau setara Rp1,12 juta per barel.
Badiul Hadi, ekonom Forum Indonesia untuk Transparansi
Anggaran (Fitra), menegaskan dampak selisih harga tersebut sangat besar.
“Selisih US$10/barel atau sekitar Rp160.000/barel dari asumsi ICP US$70
berpotensi mendorong kenaikan beban subsidi energi signifikan. Dengan baseline
Rp381,3 triliun, tambahan tekanan fiskal bisa berada pada kisaran Rp50-Rp75
triliun jika asumsi kurs dan konsumsi tetap konstan,” ungkapnya. Perbedaan
harga nyata dan asumsi anggaran ini menjadi risiko utama bagi keberlanjutan
subsidi BBM, LPG, dan listrik yang dinikmati jutaan rakyat.
Goldman Sachs pun telah memangkas proyeksi harga
minyak Brent kuartal IV-2026 menjadi US$80 (Rp1,28 juta) dari sebelumnya US$90
(Rp1,44 juta), seiring ekspor minyak Teluk Persia diprediksi kembali normal
akhir Juli, lebih cepat dari rencana awal. Meski harga turun, angka ini masih
jauh di atas hitungan dasar APBN. Menurut peneliti ekonomi dari CSIS Indonesia,
ketidaktepatan asumsi harga minyak adalah tantangan klasik: jika terlalu
rendah, anggaran terbebani; jika terlalu tinggi, pendapatan negara bisa tertekan
saat harga pasar turun tajam.
Pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan batas aman.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan mendapat arahan Presiden Prabowo
Subianto untuk mengantisipasi ICP hingga rata-rata US$100 atau sekitar Rp1,6
juta per barel tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun, jika harga
rata-rata bertahan di US$80 (Rp1,28 juta) saja, beban tambahan sudah tak
terelakkan. Badiul mengingatkan agar pemerintah tetap waspada. “Pemerintah
perlu menyiapkan skenario harga minyak US$80-US$90 atau sekitar Rp1,28-1,44
juta/barel agar risiko fiskal tidak membengkak dan menjaga keberlanjutan APBN
jangka menengah secara hati-hati terukur,” sarannya.
Dampak pembengkakan subsidi ini sangat nyata. Dana
tambahan Rp50-75 triliun berarti ada potensi pemotongan anggaran dari sektor
lain seperti infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan. Sebaliknya, jika
subsidi dikurangi, daya beli masyarakat bisa terguncang. Bank Dunia dalam
laporan terbarunya menegaskan bahwa subsidi energi di Indonesia sangat krusial
untuk menjaga stabilitas ekonomi, namun efisiensi penyaluran harus terus
diperbaiki agar tidak menjadi beban fiskal jangka panjang.
Harga minyak terbaru tercatat: Brent US$79,17 (Rp1,25
juta), WTI US$75,23 (Rp1,20 juta). Angka ini memang turun drastis dibanding
puncak konflik yang sempat menyentuh US$117,31 (Rp1,87 juta), namun bagi APBN
2026, angka ini masih terlalu tinggi. Tantangan kini jelas: bagaimana negara
menyeimbangkan keamanan pasokan, harga terjangkau bagi rakyat, serta kesehatan
kas negara agar ekonomi tetap tumbuh stabil hingga akhir tahun. (*)
