BISNISMARKET.COM - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mengintensifkan upaya penyediaan hunian sementara (huntara) bagi para korban. Percepatan pembangunan ini menjadi prioritas utama pemerintah guna menanggulangi dampak buruk bencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi.

Upaya masif ini menyasar kabupaten/kota yang terdampak parah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Tujuannya jelas, yakni memindahkan warga yang saat ini masih bertahan di tenda darurat ke tempat tinggal yang lebih aman dan layak huni.

Tingkat penyelesaian pembangunan hunian sementara ini telah mencapai angka signifikan, yaitu 81 persen dari total target yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan progres nyata dari kerja keras Satgas PRR dalam memulihkan kondisi pascabencana di wilayah tersebut.

Komitmen pemerintah untuk memastikan para penyintas bencana memiliki tempat tinggal layak sebelum hari besar keagamaan ditegaskan langsung oleh Kepala BNPB. Hal ini disampaikan setelah kunjungan mendadak ke daerah yang dilanda musibah di Gayo Lues, Aceh.

"Pemerintah akan terus mempercepat pembangunan huntara untuk memastikan seluruh penyintas bencana sudah berada di hunian layak saat merayakan Idul Fitri 1447 H/2026 M," tegas Letjen Suharyanto.

Selain menyediakan fisik hunian, pemerintah juga menyiapkan dukungan logistik segera bagi keluarga yang baru saja pindah. Bantuan ini krusial untuk menunjang kehidupan awal mereka di tempat tinggal barunya.

Bantuan tersebut mencakup kebutuhan pokok sehari-hari serta kebutuhan non-pangan lainnya yang disiapkan untuk masa transisi. Pasokan ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan dasar warga selama sepuluh hari pertama mereka menempati huntara.

Pemberian bantuan awal ini merupakan langkah antisipatif sebelum skema bantuan jangka menengah diberlakukan. Ini dilakukan untuk membantu warga sebelum mereka resmi menerima alokasi jaminan hidup dari pemerintah pusat.

Nantinya, setelah masa tenggang bantuan awal selesai, pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan jaminan hidup yang lebih terstruktur. Skema ini dirancang untuk menopang kehidupan para penyintas hingga rehabilitasi permanen selesai dilaksanakan.