BISNISMARKET.COM - Di tengah optimisme yang digaungkan pemerintah mengenai penurunan angka pengangguran, sebuah ironi mencuat ke permukaan. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) justru menunjukkan lonjakan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang signifikan pada semester I 2025.
Kemenaker mencatat, sebanyak 42.385 pekerja menjadi korban PHK selama periode Januari hingga Juni 2025. Angka ini melonjak 32,18% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencatat 32.064 pekerja. Bahkan, angka PHK semester I 2025 ini lebih tinggi dibandingkan semester I 2023.
Daerah mana saja yang paling terdampak? Jawa Tengah menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi, mencapai 10.995 orang. Disusul kemudian oleh Jawa Barat (9.494 orang) dan Banten (4.267 orang). Jika ditotal, tiga provinsi ini menyumbang hampir 60% dari total PHK nasional selama paruh pertama tahun 2025.
Sementara itu, Maluku menjadi provinsi dengan angka PHK terendah, hanya 4 orang selama enam bulan pertama tahun ini. Sebuah kontras yang tajam menggambarkan ketimpangan kondisi ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
Meskipun demikian, terdapat sedikit harapan. Secara bulanan, angka PHK pada Juni 2025 menunjukkan penurunan sebesar 65,78% dibandingkan Mei 2025, menjadi 1.609 pekerja. Namun, angka PHK sempat mencapai puncaknya pada Februari 2025, melonjak hampir 90% secara bulanan menjadi 17.796 orang.
Data ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan mengenai penurunan angka kemiskinan absolut dan pengangguran nasional. Pernyataan ini disampaikan saat peresmian Koperasi Desa Merah-Putih, dengan merujuk pada laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
Menanggapi hal ini, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli memilih untuk tidak memberikan komentar. "Saya tidak memberikan komentar dulu terkait pernyataan itu," kata Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli di kantornya, Selasa (22/7).
Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, berpendapat bahwa data yang dirilis Kemenaker sesuai dengan realita di lapangan. Ia menyoroti terbatasnya pembukaan lapangan kerja akibat ketidakstabilan geopolitik dan geoekonomi.
"Namun Prabowo sebagai pemerintah akan terus mengatakan kondisi ini baik-baik terus. Bahwa kondisinya tidak baik, tetap saja dibilang baik, itu sudah kebiasaan dia. Namun pemerintah harus mengakui bahwa memang angka pengangguran naik," kata Timboel dilansir Katadata, Selasa (22/7).
