BISNISMARKET.COM - Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, dengan lantang menyatakan hal ini. Apakah ini gebrakan yang kita butuhkan untuk membersihkan daftar penerima bantuan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab?
"Sesuai dengan aturan pemerintah, untuk oknum-oknum masyarakat yang terlibat judol atau judi online dan terlibat kegiatan terorisme tidak diizinkan menerima bantuan pangan," ujar Rizal dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Jakarta, Senin.
Bayangkan, uang negara yang seharusnya untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan, malah dinikmati oleh para penjudi online dan teroris! Ini bukan hanya soal moral, tapi juga soal keadilan dan keamanan negara. Rizal meminta kepala daerah dan jajaran Bulog untuk bergerak cepat, menyisir data penerima bantuan. Jangan sampai ada celah bagi mereka yang tidak berhak.
"Saya peringatkan untuk didata, dicek ulang siapa saja masyarakat yang penerima bantuan atau penerima manfaat yang terlibat judol dan kelompok-kelompok radikal ataupun terorisme ini tidak diizinkan menerima bantuan pangan. Ini penekanan dan saya harapkan ini betul-betul dicamkan dan dilaksanakan," katanya lagi.
Bulog sendiri mendapat tugas berat untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras, 10 kilogram per keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan selama Juni dan Juli 2025. Total 20 kilogram beras untuk meringankan beban hidup mereka yang membutuhkan. Selain itu, Bulog juga mengembangkan aplikasi khusus untuk memantau distribusi beras secara real time. Keren! Ini bukti bahwa Bulog tidak main-main dalam menjalankan tugasnya.
"Jadi, karena penerimanya ini adalah by name, by address sudah ada alamatnya, jadi ini sudah bisa kita lacak si pengirimnya. Kita sudah ada aplikasinya, sehingga kita akan lebih mudah," katanya pula.
Bulog menggandeng transporter untuk pengiriman beras langsung ke titik bagi, dikawal aparat daerah atau pemerintah daerah. Kemasan beras pun dipastikan aman, tidak mudah pecah atau bocor, bahkan untuk pengiriman ke wilayah terpencil seperti Papua dan Indonesia timur lainnya. Salut untuk perhatian Bulog terhadap detail!
Selain bantuan pangan, Bulog juga ditugaskan menyalurkan 1,3 juta ton beras untuk Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama Juli hingga Desember 2025. Ini adalah upaya nyata pemerintah untuk menjaga harga beras tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan fakta mencengangkan: 571.410 NIK penerima bantuan sosial ternyata terlibat judi online sepanjang tahun 2024! Total deposit judi online mereka mencapai Rp957 miliar dengan 7,5 juta kali transaksi. Sebuah ironi yang menyakitkan!
