BISNISMARKET.COM - Joko Widodo atau Jokowi, Presiden Indonesia periode 2014–2024, resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Penunjukan ini menjadi bukti pengakuan atas peran dan kiprah Jokowi dalam memimpin Indonesia selama satu dekade, sekaligus menegaskan posisi strategis Indonesia di kancah ekonomi global.
Dewan penasihat Global Bloomberg New Economy sendiri dibentuk untuk memberikan masukan dalam menghadapi tantangan kompleks yang dihadapi dunia, dengan anggota berasal dari kalangan pemerintahan, bisnis, hingga organisasi multilateral.
Pengalaman panjang Jokowi di dunia pemerintahan menjadi salah satu alasan utama pemilihannya. Ia memulai kiprahnya sebagai Wali Kota Surakarta, kemudian menjabat Gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya dipercaya sebagai Presiden RI selama dua periode.
Dalam masa kepemimpinannya, Jokowi dikenal fokus pada pembangunan infrastruktur, penguatan investasi, serta transformasi ekonomi yang mendorong pertumbuhan inklusif di Indonesia. Catatan inilah yang membuat pandangannya dinilai relevan untuk forum internasional.
Selain itu, posisinya sebagai sosok dari negara berkembang memberi nilai tambah bagi dewan penasihat. Bloomberg New Economy memang berupaya memperluas representasi suara dari kawasan Asia dan negara-negara pasar berkembang.
Kehadiran mantan Presiden Indonesia dalam dewan ini dianggap mampu menghadirkan perspektif baru, terutama terkait strategi pembangunan, ketahanan ekonomi, dan transformasi digital di tengah dinamika global.
Setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden, ayahanda Gibran Rakabuming Raka itu juga aktif dalam bidang investasi dan ekonomi melalui keterlibatannya di lembaga strategis nasional. Perannya memperkuat jembatan antara prioritas domestik Indonesia dengan arus investasi global. Hal ini membuat kehadirannya di dewan penasihat bukan hanya sekadar simbolis, tetapi juga praktis bagi agenda ekonomi dunia.
Penunjukannya ke Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy membawa manfaat timbal balik. Bagi Bloomberg, hal ini memperkuat legitimasi forum dengan menghadirkan tokoh berpengalaman dari Asia Tenggara.
Sementara bagi Indonesia, kesempatan ini membuka ruang bagi suara nasional dalam menentukan arah kebijakan ekonomi global sekaligus memperkuat diplomasi investasi. Ke depan, efektivitas peran Jokowi akan sangat ditentukan oleh sejauh mana masukan dan pengalamannya dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret dalam forum internasional tersebut.***
