Tuai Polemik, Pakar Sebut Ucapan Prabowo Soal Dolar Orang Desa Cerminkan Etika Utilitarianisme

JAKARTA, BisnisMarket.com - Pernyataan terbuka Kepala Negara mengenai dampak fluktuasi nilai tukar dolar yang dinilai tidak perlu dicemaskan oleh masyarakat pedesaan memicu perdebatan hangat di ruang publik. Narasi tersebut memantik respon kritis dari kelompok mahasiswa yang menilai pemerintah terlalu menyederhanakan kompleksitas efek domino makroekonomi terhadap daya beli riil di tingkat akar rumput.

Kritik tajam dari elemen pemuda menyoroti bahwa depresiasi mata uang rupiah tetap akan berimbas pada kenaikan harga barang konsumsi harian masyarakat secara luas. Di sisi lain, seorang akademisi hukum menilai bahwa polemik ini merupakan dinamika yang sehat dalam iklim demokrasi serta kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi.

"Kritik dari BEM UI tersebut merupakan bentuk kebebasan berpendapat," ujar Tenaga Ahli DPR RI, Prof. Henry Indraguna, dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).  

Prof Henry menambahkan bahwa selain hak kritik mahasiswa, esensi dari gaya pidato pemimpin negara tersebut juga perlu dibedah secara objektif melalui kacamata komunikasi politik.

Strategi bahasa yang digunakan kepala negara diidentifikasi sebagai langkah preventif untuk mengendalikan psikologis masyarakat agar tidak terjadi kepanikan pasar yang masif. Ketahanan mental warga di daerah penyangga dinilai sangat krusial guna mencegah tindakan aksi borong barang yang justru dapat memicu lonjakan inflasi domestik.

Dari sudut pandang regulasi dan tata kelola pemerintahan, pola komunikasi penenang ini dianggap tidak mencederai asas keterbukaan informasi publik. 

"Presiden menyampaikan pernyataan tersebut sebagai bentuk mitigasi risiko komunikasi dalam situasi krisis," jelas Profesor yang juga Guru Besar Unissula Semarang tersebut.

Pendekatan komunikasi yang mengutamakan pemeliharaan ketenangan batin masyarakat luas ini dinilai sejalan dengan filosofi kemanfaatan sosial bagi khalayak ramai. Konsep klasik ini menekankan bahwa bobot kebenaran dari sebuah narasi publik diukur dari daya gunanya dalam melahirkan ketenteraman bagi mayoritas populasi.

Penerapan prinsip moral tersebut menjustifikasi tindakan pemimpin negara yang lebih memilih memprioritaskan pencegahan kecemasan massal di tingkat desa daripada memaparkan kalkulasi teknis yang rumit.