JAKARTA, BisnisMarket.com - Dunia otomotif dan ekonomi nasional sedang diramaikan oleh keputusan kontroversial PT Agrinas Pangan Nusantara yang memilih mengimpor 105.000 unit kendaraan niaga dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP) Merah Putih. Langkah ini memicu tanda tanya besar: mengapa raksasa otomotif seperti Toyota tidak terlibat?
Pihak PT Toyota Astra Motor (TAM) akhirnya memberikan klarifikasi terkait gagalnya kesepakatan dalam pengadaan kendaraan proyek bernilai triliunan rupiah tersebut.
Marketing Director PT TAM, Jap Ernando Demily, mengakui bahwa pihaknya sempat menjalin diskusi dengan PT Agrinas. Namun, negosiasi tersebut tidak membuahkan hasil karena adanya perbedaan fundamental pada dua hal utama: spesifikasi dan harga.
"Yang kita tidak bisa penuhi itu spesifikasi dan harga," ujar Ernando dalam keterangan resminya.
Pihak pengelola Koperasi Merah Putih kabarnya menetapkan batas harga yang sangat rendah (sekitar Rp234 jutaan per unit) untuk spesifikasi penggerak 4x4. Angka ini jauh di bawah harga pasar kendaraan pick-up 4x4 di Indonesia saat ini, seperti Toyota Hilux 4x4, yang harganya bisa dua kali lipat dari plafon tersebut.
Salah satu alasan utama mengapa harga Toyota dianggap "tidak cocok" adalah instrumen pajak di Indonesia. Mobil dengan penggerak 4x4 di tanah air dikenakan pajak yang cukup tinggi karena dianggap sebagai kendaraan hobi atau personal, bukan sekadar alat kerja ringan.
Di sisi lain, perwakilan Koperasi Merah Putih menyatakan bahwa mereka mencari harga ekonomis karena melakukan pembelian dalam jumlah besar (bulk order). Mereka memilih Mahindra Scorpio 4x4 dan Tata Yodha dari India karena produsen tersebut mampu memenuhi kriteria harga "gelondongan" yang sesuai dengan anggaran yang tersedia.
Meski tidak mencapai kesepakatan harga, Toyota memberikan catatan penting mengenai operasional kendaraan di pedesaan. Menurut Toyota, kendaraan niaga untuk koperasi harus didukung oleh:
Jaringan Servis yang Luas: Agar operasional tidak terhenti saat kendaraan butuh perbaikan.
