BISNISMARKET.COM - Di tengah upaya pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan di seluruh penjuru negeri, sebuah isu menarik perhatian publik di Kota Tangerang Selatan. Munculnya program kelas pengayaan berbayar di SMP Negeri 11 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menimbulkan polemik dan pertanyaan mengenai transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraannya.
Program yang seharusnya menjadi sarana pendukung pembelajaran siswa ini justru diduga berujung pada komersialisasi pendidikan. Hal ini terlihat dari besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa untuk mengikuti kelas tambahan tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, setiap siswa yang mendaftar untuk kelas pengayaan di SMPN 11 Tangsel ini diwajibkan membayar biaya awal. Besaran biaya yang dipatok untuk program ini disebut-sebut mencapai angka sekitar Rp3,5 juta per siswa.
Informasi terkait adanya pungutan biaya untuk program kelas pengayaan ini pertama kali beredar pada hari Senin, 20 Juli 2026. Tanggal tersebut menjadi titik awal munculnya sorotan terhadap kebijakan sekolah tersebut.
Penyelenggaraan kelas pengayaan berbayar ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dasar hukum dan justifikasi di balik penarikan biaya. Seharusnya, program pengayaan yang diselenggarakan oleh sekolah negeri mengedepankan prinsip pendidikan gratis dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dugaan adanya komersialisasi pendidikan ini tentu saja menjadi perhatian serius. Hal ini dapat membebani sebagian orang tua siswa yang mungkin memiliki keterbatasan finansial, sehingga bertentangan dengan semangat pemerataan akses pendidikan yang digagas pemerintah.
Pihak sekolah maupun dinas pendidikan terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel mengenai program kelas pengayaan ini. Masyarakat menanti klarifikasi mengenai tujuan, mekanisme pendanaan, dan manfaat nyata yang ditawarkan oleh kelas pengayaan berbayar tersebut.
Perlu adanya tinjauan lebih lanjut untuk memastikan bahwa setiap program pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah negeri benar-benar berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan tanpa membebani siswa dan orang tua secara finansial.
Dikutip dari Infotren.id, polemik ini memunculkan kekhawatiran di kalangan orang tua siswa mengenai potensi adanya beban finansial yang tidak semestinya.
