BISNISMARKET.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengukuhkan lahirnya undang-undang baru yang menjadi tonggak sejarah penting bagi perekonomian Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) kini telah sah menjadi undang-undang.
Peristiwa penting ini terjadi dalam Rapat Paripurna DPR ke-26 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026. Pengesahan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Juli 2026, menandai keseriusan pemerintah dalam memajukan sektor finansial.
Proses legislasi RUU PFII terbilang progresif dan efisien. Pembahasan rancangan ini hanya memakan waktu kurang lebih 19 hari sejak rapat kerja pertama hingga tercapainya keputusan final di tingkat II.
Langkah ini merupakan strategi krusial yang diambil Indonesia untuk memperkuat posisinya di kancah finansial internasional. Pembentukan pusat finansial ini diharapkan dapat menarik investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
"Langkah legislatif ini merupakan tonggak penting dalam upaya Indonesia memperkuat posisinya di kancah finansial global," demikian isi pernyataan yang disampaikan terkait pengesahan RUU PFII.
Pembahasan yang cepat menunjukkan adanya konsensus dan komitmen kuat dari para pemangku kepentingan. Hal ini membuktikan kesiapan Indonesia dalam menyambut era baru di dunia finansial.
Pusat Finansial Internasional Indonesia ini diproyeksikan akan menjadi magnet bagi para pelaku ekonomi global. Keberadaannya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja baru.
Dikutip dari TREN.BISNISMARKET.COM, pengesahan RUU PFII menjadi undang-undang ini membuka babak baru bagi Indonesia dalam membangun reputasi sebagai pemain utama di pasar keuangan dunia.
