BISNISMARKET.COM - Pemerintah Indonesia melalui Komisi XI DPR RI telah mengonfirmasi penerapan insentif pajak nol persen (0%) untuk Pillar Two Framework (PFII). Langkah ini diharapkan dapat menarik investasi asing ke tanah air.
Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, terdapat ketentuan krusial yang memastikan kepatuhan terhadap standar perpajakan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak mengabaikan kerangka kerja perpajakan global yang telah disepakati.
Perusahaan multinasional (MNEs) yang memiliki peredaran bruto mencapai 750 juta euro per tahun akan tetap dikenakan mekanisme pajak minimum global. Ketentuan ini menjadi penyeimbang agar tidak terjadi praktik penghindaran pajak secara masif.
"Perusahaan multinasional (MNEs) dengan peredaran bruto mencapai 750 juta euro per tahun akan tetap dikenakan mekanisme pajak minimum global," jelas Komisi XI DPR RI. Pernyataan ini menggarisbawahi batasan insentif yang diberikan.
Dengan demikian, insentif pajak 0% ini tidak serta merta membebaskan perusahaan besar dari kewajiban pajak minimum. Ada standar yang harus dipenuhi agar sistem perpajakan tetap adil dan kompetitif secara global.
Penerapan pajak minimum global ini merupakan bagian dari upaya internasional untuk mencegah pengalihan laba dan penghindaran pajak oleh korporasi besar. Indonesia turut serta dalam upaya global ini.
Ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam mengintegrasikan diri dengan sistem keuangan internasional yang lebih transparan dan adil. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan matang.
Dikutip dari artikel yang membahas kebijakan ini, disebutkan bahwa Komisi XI DPR RI menegaskan kembali pentingnya kepatuhan terhadap aturan internasional. Hal ini menjadi landasan utama dalam penetapan kebijakan perpajakan di Indonesia.
Otoritas perpajakan di Indonesia akan tetap memantau kepatuhan perusahaan multinasional terhadap ketentuan pajak minimum global. Pengawasan ini penting untuk menjaga integritas sistem perpajakan.
