BISNISMARKET.COM - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ultimatum tegas terkait arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya mengenai isu Palestina. Ia berjanji akan menarik keanggotaan Indonesia dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) apabila tujuan utama kemerdekaan Palestina tidak tercapai. Pernyataan mengejutkan ini disampaikan setelah agenda pertemuan antara presiden dengan para kyai dan pimpinan ormas Islam di Istana Negara pada Kamis malam, 5 Maret 2026.
Komitmen absolut ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H. Muhammad Cholil Nafis, kepada awak media seusai acara tersebut. Cholil Nafis mengutip langsung janji presiden yang menyatakan kesiapan untuk mengundurkan diri dari forum internasional tersebut. "Beliau bertekad untuk kemerdekaan Palestina. Jika memang tidak untuk Palestina, beliau siap mundur," tutur Cholil menirukan semangat Prabowo.
Lebih lanjut, Cholil Nafis menjelaskan bahwa janji mundurnya presiden dari BoP ini terikat pada manfaat yang diperoleh Indonesia dalam forum bentukan Donald Trump tersebut. Jika kontribusi Indonesia dianggap tidak lagi signifikan bagi perjuangan Palestina, maka langkah penarikan diri akan diambil. "Ya janjinya (presiden). 'Kalau memang saya tidak bermanfaat di BoP, saya akan mundur'," kata Cholil saat menirukan pernyataan resmi presiden.
Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshidiqie, turut menguatkan pernyataan tersebut mengenai posisi Indonesia dalam BoP. Jimly menjelaskan bahwa keterlibatan presiden dalam forum itu didasarkan pada poin perjanjian yang spesifik mengenai Palestina. Secara spesifik, poin ke-18 menyebutkan adanya pembentukan negara Palestina yang merdeka, dan poin ke-19 adalah peran Trump sebagai penengah.
Jimly Asshidiqie menguraikan bahwa landasan keyakinan presiden untuk bergabung dengan BoP adalah adanya jaminan tertulis mengenai solusi dua negara (two state solution). Hal ini menjadi dasar utama mengapa presiden bersedia menandatangani kesepakatan keanggotaan forum tersebut. "Poinnya adalah menuju self determination jadi statehood dari Palestina itu dipastikan. Jadi two state solution itu jadi solusi. Nah karena itu presiden teken," jelas Jimly.
Mengenai isu hangat serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, Cholil Nafis menegaskan bahwa isu tersebut tidak saling terkait dengan agenda BoP atau isu kemerdekaan Palestina. Pembicaraan dalam pertemuan di Istana Negara fokus pada mandat spesifik BoP. "Saya tidak melihat mengaitkan pembicaraan antara penyerangan dengan BoP, karena BoP itu spesifik untuk Palestina," tegas Cholil.
Walaupun demikian, proses mewujudkan solusi dua negara untuk Palestina tetap membutuhkan upaya diplomatik yang berkelanjutan dan penerimaan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Keputusan tegas Prabowo ini menggarisbawahi prioritas mutlak Palestina dalam peta kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinannya.
