BISNISMARKET.COM - Perbankan Indonesia baru-baru ini mengumumkan penyesuaian suku bunga acuan, yakni BI Rate, yang kini telah mencapai level 5,50%. Keputusan moneter ini biasanya memberikan efek domino terhadap suku bunga kredit komersial di pasar.

Namun, kenaikan suku bunga acuan tersebut dipastikan tidak akan membawa dampak langsung pada skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disalurkan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program perumahan rakyat ini memiliki mekanisme perlindungan tersendiri dari gejolak suku bunga acuan.

Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum Gabungan Asosiasi Perumahan Rakyat (Gasperra), Junaidi Abdillah, pada hari Minggu, 14 Juni 2026. Pernyataan ini memberikan kepastian bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengandalkan skema FLPP untuk memiliki rumah pertama.

"Meskipun demikian, peningkatan BI Rate ini menimbulkan kekhawatiran baru terkait beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada pos Subsidi Selisih Bunga (SSB)," ujar Junaidi Abdillah.

Kekhawatiran tersebut muncul karena adanya perbedaan mendasar dalam karakteristik antara program KPR FLPP dan program subsidi perumahan lainnya. Perbedaan ini yang membuat KPR FLPP kebal terhadap perubahan suku bunga acuan.

Secara spesifik, mekanisme Subsidi Selisih Bunga (SSB) yang ditanggung oleh negara menjadi titik rentan dalam konteks kenaikan BI Rate. Jika suku bunga pasar naik, selisih bunga yang harus ditanggung APBN akan semakin besar.

"Perbedaan karakteristik antara kedua program subsidi perumahan ini menjadi kunci mengapa dampaknya berbeda terhadap kebijakan moneter bank sentral," kata Junaidi Abdillah.

Dengan kata lain, meskipun masyarakat penerima FLPP aman dari kenaikan suku bunga cicilan KPR mereka, pemerintah harus bersiap menghadapi potensi pembengkakan dana yang harus dialokasikan untuk menutupi selisih bunga subsidi.

Dilansir dari TREN.BISNISMARKET.COM, fokus utama kini bergeser pada bagaimana pemerintah dapat mengelola risiko fiskal akibat kenaikan BI Rate yang berdampak pada pos anggaran subsidi bunga.