BISNIS MARKET - Anggota DPR RI Mulyadi secara terbuka menyemprot keras aksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq yang melakukan penyegelan dan penghentian operasi sejumlah objek wisata di Kawasan Puncak, Bogor. Politisi Partai Gerindra dari Dapil Kabupaten Bogor ini mengecam tindakan tersebut karena telah mengganggu iklim wisata, investasi, dan merumahkan ribuan tenaga kerja.
"Saya sangat geram dan marah terhadap Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq. Tindakannya di Kawasan Puncak telah berakibat dirumahkannya ribuan pegawai," tegas Mulyadi kepada wartawan pada Jumat (3/9/2025).
Ia menegaskan bahwa penyegelan ini mengancam mata pencaharian warga yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata.
Data dari Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mengkonfirmasi bahwa setidaknya 2.300 karyawan telah dirumahkan akibat berhentinya operasi belasan hingga puluhan objek wisata. Mulyadi memperingatkan bahwa langkah menteri ini memicu efek domino yang jauh lebih luas dan berbahaya bagi stabilitas sosial-ekonomi daerah.
"Efek dominonya tidak hanya menurunkan kunjungan wisatawan, tetapi juga mengurangi PAD, menambah pengangguran, dan berpotensi menurunkan angka rata-rata lama sekolah serta meningkatkan angka kejahatan," terang Mulyadi.
Sebagai bentuk respons langsung, Mulyadi mengumumkan rencana untuk segera melakukan reses dengan masyarakat Kawasan Puncak yang terdampak. Reses ini bertujuan untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang hidupnya bergantung pada sektor pariwisata.
"Tujuan saya reses di Kawasan Puncak adalah untuk belanja permasalahan, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Puncak," tambahnya. Komitmen ini menunjukkan perhatian seriusnya terhadap krisis yang melanda konstituennya.
Kawasan Puncak yang telah menjadi destinasi wisata nasional sejak tahun 1970-an kini menghadapi ujian terberat dengan tutupnya berbagai objek wisata, restoran, hotel, dan tempat glamping. Nasib ribuan pekerja dan pelaku usaha pariwisata kini menggantung tanpa kepastian.
