BISNISMARKET.COM - Kepolisian Republik Indonesia melalui Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) telah memproyeksikan waktu kritis untuk arus balik mudik tahun 2026. Prediksi ini dikeluarkan sebagai langkah antisipatif guna menjaga kelancaran lalu lintas nasional pasca liburan.

Prediksi tersebut menempatkan tanggal 24 Maret sebagai hari yang diperkirakan mencapai volume tertinggi pergerakan kendaraan pemudik kembali ke kota tujuan. Informasi ini disampaikan langsung oleh pejabat tinggi kepolisian.

Menghadapi potensi kepadatan tersebut, Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho, secara tegas mengimbau seluruh pemudik untuk meninjau kembali jadwal kepulangan mereka. Tujuannya adalah memecah lonjakan kendaraan yang diprediksi terjadi serentak.

Imbauan khusus juga ditujukan kepada para pekerja yang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Mereka didorong untuk mempertimbangkan opsi Work From Anywhere (WFA) atau Kerja dari Rumah.

Strategi WFA ini diharapkan dapat mengurangi tekanan signifikan pada infrastruktur jalan raya pada tanggal puncak arus balik yang telah ditetapkan tersebut. Hal ini merupakan upaya proaktif Polri dalam manajemen lalu lintas.

Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan pesan ini saat memberikan keterangan pers di NTMC Polri, Jakarta, pada hari Minggu (22/3/2026). Pernyataan ini menjadi penekanan penting bagi masyarakat yang akan segera kembali beraktivitas.

"Dan kami mengimbau kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan kita yang saat ini berada di kampung halaman, karena arus puncak baliknya itu tanggal 24, agar mengharapkan tidak kembali pada tanggal itu, supaya tidak terjadi penumpukan," kata Irjen Agus di NTMC Polri, Jakarta, Minggu (22/3/2026).

Pernyataan tersebut menekankan bahwa menghindari perjalanan pada 24 Maret adalah kunci utama untuk mencegah terjadinya kemacetan parah dan penumpukan kendaraan yang masif di berbagai ruas tol maupun jalur alternatif.

Pihak kepolisian berharap masyarakat dapat merespons imbauan ini dengan bijak demi kenyamanan bersama selama masa transisi arus balik ini. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait terus dilakukan untuk memonitor situasi di lapangan.