JAKARTA, BisnisMarket.com - Di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah yang kian memanas dan memicu lonjakan harga minyak dunia, pemerintah Indonesia melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tengah berupaya keras mencari solusi jitu. Fokus utamanya adalah menemukan sebuah formula yang terukur untuk menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi agar tetap stabil bagi masyarakat. Langkah ini diambil setelah pemerintah memutuskan untuk menahan harga BBM nonsubsidi pada periode April 2026, sebuah keputusan yang tentu saja menimbulkan pertanyaan besar mengenai siapa yang akan menanggung potensi selisih harga tersebut.
Mencari Titik Temu Kebijakan Energi
Menteri Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai penahanan harga BBM nonsubsidi ini tidak hanya melibatkan PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi juga merangkul sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. "Ini tentu melibatkan juga adalah badan usaha [BU] swasta lainnya. Sampai dengan sekarang kita lagi mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana," ujar Bahlil kepada wartawan di kantor Kementerian ESDM, Senin (6/4/2026) dilansir dari Bloomberg Technoz. Pernyataan ini mengindikasikan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta untuk menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.
Dampak Gejolak Global dan Respons Pemerintah
Kenaikan harga minyak dunia yang signifikan akibat tensi geopolitik di Timur Tengah memang menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Pemerintah menyadari betul situasi dan kondisi pasar energi global saat ini. Bahlil menekankan bahwa pemerintah sangat memahami kondisi masyarakat, baik pengguna BBM subsidi maupun nonsubsidi. "Tunggu sampai selesai, saya akan kabari. [Hal] yang jelas bahwa pemerintah sangat memahami kondisi yang hari ini masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat, baik itu yang untuk subsidi maupun nonsubsidi," tegasnya. Saat ini, tim pemerintah sedang melakukan serangkaian rapat dan analisis mendalam untuk menyusun formula yang tepat.
Peran Pertamina dan Potensi Tekanan Finansial
Sebelumnya, keputusan Pertamina untuk menahan harga BBM subsidi dan nonsubsidi di tengah gejolak harga minyak dunia sempat dikhawatirkan akan membengkakkan arus kas perusahaan. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, berpendapat bahwa dalam jangka pendek, selisih harga tersebut kemungkinan akan ditanggung oleh Pertamina dari keuntungan bisnis hulu minyak dan gas. Namun, ia mewaspadai bahwa jika harga BBM nonsubsidi ditahan dalam jangka panjang, arus kas Pertamina bisa tertekan, yang pada akhirnya meningkatkan kebutuhan pembiayaan dan berdampak pada rasio leverage serta persepsi risiko kredit perusahaan. "Kondisi ini juga berpotunya meningkatkan kebutuhan utang atau penarikan fasilitas pembiayaan, yang pada akhirnya berdampak pada rasio leverage dan persepsi risiko kredit perusahaan,” kata Badiul.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa Pertamina sementara waktu akan menanggung selisih harga jual dan harga keekonomian BBM nonsubsidi seperti Pertamax series dan Dex series. Ia mengklaim bahwa Pertamina memiliki kondisi keuangan yang sehat dan mampu untuk menanggung selisih tersebut. "Sementara sepertinya [ditanggung] Pertamina, sementara ya. Dia mampu karena sekarang dari pemerintah kan lancar [pembayaran kompensasinya]. Kompensasi kan sekarang kita bayar setiap bulan 70 persen terus-terusan,” jelas Purbaya. Pernyataan ini memberikan sedikit kelegaan, namun tetap saja, penantian akan formula final dari pemerintah menjadi krusial.
Upaya pemerintah untuk mencari formula tanggung harga BBM nonsubsidi ini menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global. Bagaimana formula tersebut akan dirancang dan siapa saja yang akan terlibat secara penuh, masih menjadi perhatian publik. Yang pasti, pemerintah berupaya keras agar masyarakat tidak terlalu terbebani oleh fluktuasi harga energi global. (*)
