BISNISMARKET.COM - Pemerintah Filipina mengambil langkah tak terduga untuk mengatasi dampak kenaikan biaya energi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Presiden Ferdinand Marcos Jr. secara resmi mengumumkan implementasi sistem kerja yang lebih singkat bagi para pegawai negeri.
Keputusan ini secara spesifik menargetkan penghematan signifikan dalam konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang semakin tinggi. Lonjakan harga minyak global tersebut dikaitkan dengan meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.
Langkah drastis berupa penerapan sistem kerja empat hari dalam seminggu ini dijadwalkan mulai berlaku pada hari Senin, 9 Maret mendatang. Kebijakan ini bersifat sementara dan dirancang sebagai strategi mitigasi langsung terhadap tekanan ekonomi.
Presiden Marcos menekankan bahwa kebijakan ini merupakan upaya konkret pemerintah untuk mengurangi jejak karbon dan konsumsi BBM secara keseluruhan. Tujuannya adalah menjaga stabilitas operasional negara di tengah krisis energi yang sedang berlangsung.
Namun, kebijakan pemotongan hari kerja ini tidak berlaku secara universal untuk semua sektor di bawah naungan eksekutif. Terdapat pengecualian penting demi menjaga kesinambungan layanan publik yang vital bagi masyarakat.
"Dari pihak pemerintah, mulai Senin, 9 Maret, kami akan menerapkan sementara sistem kerja empat hari seminggu di beberapa kantor cabang eksekutif," kata Marcos, berbicara dalam bahasa Filipina, dalam pesannya pada hari Jumat (6/3), dilansir media Filipina, The Inquirer, Sabtu (7/3/2026).
Penekanan diberikan pada pentingnya layanan darurat dan garda depan yang harus tetap beroperasi penuh tanpa hambatan. Oleh karena itu, kantor-kantor yang menangani kebutuhan mendesak dikecualikan dari aturan baru ini.
"Ini tidak termasuk kantor-kantor yang menyediakan layanan darurat atau layanan penting, seperti polisi, pemadam kebakaran, dan kantor-kantor yang menyediakan layanan garda depan kepada masyarakat," ujar Marcos lebih lanjut, dilansir dari The Inquirer.
Implementasi kebijakan ini menunjukkan bagaimana isu perang di kawasan lain dapat secara langsung memengaruhi kebijakan domestik sebuah negara, memaksa penyesuaian mendasar dalam rutinitas kerja nasional.
