BISNISMARKET.COM - Sebuah video yang menampilkan kondisi menu makanan dalam program 'Makan Bergizi Gratis' (MBG) di Kabupaten Nganjuk mendadak menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Sorotan utama video tersebut adalah kualitas salah satu hidangan, yakni siomay, yang diklaim memiliki tekstur sangat keras.
Kehebohan ini mendorong pihak penyelenggara program, yaitu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk segera angkat bicara dan menyampaikan permintaan maaf resmi kepada publik. Insiden ini menunjukkan adanya potensi masalah dalam pengawasan kualitas makanan yang disajikan.
Dilansir detikJatim, rekaman video yang beredar luas memperlihatkan sebuah aksi yang cukup dramatis. Terlihat jelas sebuah tangan sedang berulang kali memukul benda yang diduga kuat adalah siomay yang disediakan.
Aksi pemukulan tersebut dilakukan hingga siomay yang menjadi objek perbincangan itu tampak pecah berkeping-keping di atas meja. Kejadian ini semakin diperkuat dengan adanya suara tawa yang terdengar nyaring dari beberapa wanita yang berada di sekitar lokasi pengambilan gambar.
Salah satu wanita dalam rekaman tersebut mengungkapkan rasa heran dan kekecewaannya terhadap kondisi siomay yang mereka terima. Mereka mempertanyakan asal usul bahan yang digunakan untuk membuat hidangan tersebut.
"Perjuangan arepe mangan MBG Iki," teriak salah seorang wanita dalam video tersebut, yang mengindikasikan kesulitan untuk mengonsumsi hidangan tersebut, seperti dikutip dari detikJatim.
Wanita yang sama kemudian melanjutkan dengan nada mempertanyakan kualitas bahan baku yang digunakan untuk membuat siomay tersebut. Ia bertanya, "Iki digawe soko opo Iki," sambil diiringi gelak tawa, seperti dikutip dari detikJatim.
Pihak SPPG, setelah mengetahui video tersebut menjadi viral dan menimbulkan kegaduhan, segera mengambil langkah mitigasi. Respons cepat ini bertujuan untuk meredam keresahan masyarakat mengenai standar nutrisi dan kualitas makanan yang seharusnya dipenuhi.
Penyampaian permohonan maaf tersebut menjadi penekanan bahwa pihak penyelenggara mengakui adanya ketidaksesuaian antara standar layanan yang diharapkan dengan realita yang terekam dalam video viral tersebut. Pemerintah daerah diharapkan menindaklanjuti temuan ini untuk perbaikan program ke depan.
