JAKARTA, BisnisMarket.com - Tekanan terhadap rupiah belum mereda. Pada penutupan perdagangan Rabu, mata uang Garuda kembali tergelincir 38 poin atau 0,22 persen ke level Rp17.181 per dolar AS. Sebelumnya, rupiah masih berada di Rp17.143 per dolar AS, namun sentimen pasar yang negatif membuat posisinya tak bertahan lama.
Menurut pengamat pasar, Ibrahim Assuaibi, pelemahan ini tak lepas dari gejolak global yang kembali memanas. Fokus utama pelaku pasar saat ini tertuju pada dinamika hubungan antara Amerika Serikat dan Iran yang belum menunjukkan kepastian.
Presiden Donald Trump disebut mengambil langkah mengejutkan dengan memperpanjang gencatan senjata secara sepihak. Tujuannya adalah membuka jalan negosiasi untuk meredakan konflik yang telah berdampak luas terhadap ekonomi dunia.
Namun, keputusan tersebut justru memicu tanda tanya besar. Tidak ada kepastian apakah Iran maupun Israel akan mengikuti langkah tersebut. Bahkan, kebijakan tambahan berupa blokade wilayah pelabuhan Iran oleh militer AS memperkeruh situasi dan meningkatkan tensi geopolitik.
Dari sisi Iran, laporan media setempat menegaskan bahwa negara tersebut tidak meminta perpanjangan gencatan senjata. Mereka bahkan menegaskan siap melawan blokade yang dinilai sebagai tindakan agresif.
Ketidakpastian global ini langsung berdampak pada pergerakan mata uang, termasuk rupiah yang sensitif terhadap sentimen eksternal. Investor cenderung memilih aset aman, sehingga dolar AS menguat dan menekan mata uang negara berkembang.
Di dalam negeri, tantangan tak kalah berat juga tengah membayangi. Indonesia menghadapi beban utang jatuh tempo yang mencapai Rp833,96 triliun pada tahun 2026. Angka ini menjadi yang terbesar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Situasi ini menandakan fase penting dalam pengelolaan keuangan negara. Sebagian besar utang tersebut berasal dari kebijakan masa lalu, termasuk skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia saat pandemi COVID-19.
Nilai yang berasal dari skema tersebut mencapai sekitar Rp154,5 triliun. Kini, kewajiban tersebut mulai jatuh tempo dan menambah tekanan terhadap likuiditas pemerintah.
