BISNISMARKET.COM - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai mengambil langkah agresif dalam memperkuat pilar ketahanan pangan nasional. Strategi besar ini diwujudkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur pascapanen yang kini menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan infrastruktur nasional.
Langkah strategis tersebut secara resmi dipayungi oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026 mengenai Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen. Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh dan terintegrasi dari hulu ke hilir.
Dilansir dari CNBC Indonesia, Presiden Prabowo telah menunjuk Perum Bulog sebagai aktor utama yang bertanggung jawab penuh dalam implementasi proyek di lapangan. Penunjukan ini menegaskan posisi strategis Bulog sebagai institusi yang menjamin kesiapan sarana pendukung sebelum musim panen tiba.
"Pemerintah memberikan penugasan khusus kepada Perum Bulog untuk melaksanakan seluruh rangkaian penyediaan Infrastruktur Pascapanen (IPP)," bunyi salah satu poin dalam Perpres 14/2026 tersebut.
Pelaksanaan proyek ambisius ini direncanakan tidak akan berjalan secara serentak, melainkan menggunakan pendekatan bertahap. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan fasilitas infrastruktur yang mendesak dapat terpenuhi tepat waktu pada periode tahun ini.
"Proses percepatan penyediaan IPP ini dilakukan secara bertahap dengan tujuan utama mengantisipasi lonjakan kebutuhan fasilitas pada musim panen tahun 2026 mendatang," tulis regulasi tersebut.
Dalam menjalankan mandat besar ini, Bulog tidak bekerja sendirian karena Presiden memerintahkan sejumlah menteri untuk memberikan dukungan penuh. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, didapuk sebagai pemegang komando utama dalam koordinasi lintas sektor tersebut.
"Menteri Koordinator Bidang Pangan memiliki tanggung jawab untuk melakukan koordinasi percepatan serta memberikan pengesahan terhadap titik-titik lokasi pembangunan IPP," tulis aturan tersebut mengenai peran Zulkifli Hasan.
Kementerian Pertanian juga dilibatkan secara mendalam untuk mengawal aspek teknis pembangunan agar sesuai dengan standar pangan nasional. Peran ini krusial untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun memiliki kelayakan fungsional yang optimal.
