JAKARTA.BisnisMarket.com - Pemerintahan Presiden Donald Trump saat ini tengah menghadapi gelombang kritik tajam setelah sebuah laporan investigasi mengungkap adanya diskoneksi yang mencolok antara retorika politik "hukum dan ketertiban" (law and order) dengan realitas administratif di lapangan. Meskipun berulang kali berjanji untuk memberantas kejahatan dengan tangan besi, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) di bawah kepemimpinan Trump dilaporkan telah memangkas ribuan posisi penegak hukum federal. Langkah ini memicu kekhawatiran serius di kalangan pakar keamanan, serikat kepolisian, dan legislator mengenai kemampuan negara dalam menangani ancaman kriminalitas yang kian kompleks di tahun 2026.
Laporan yang dirilis Reuters (23/4) menunjukkan bahwa sejak awal masa jabatan keduanya, pemerintahan Trump telah mengeliminasi lebih dari 12.000 posisi di berbagai lembaga penegak hukum federal, termasuk Biro Investigasi Federal (FBI), Administrasi Penegakan Narkoba (DEA), serta Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api, dan Bahan Peledak (ATF). Pemangkasan ini dilakukan melalui kombinasi pembekuan perekrutan, pensiun dini yang dipaksakan, dan penghapusan anggaran departemen secara langsung. Ironisnya, kebijakan ini dijalankan secara paralel dengan kampanye publik masif yang menekankan perlunya tindakan keras terhadap kartel narkoba, geng jalanan, dan kejahatan kekerasan di kota-kota besar Amerika.
Para analis kebijakan publik menyebut situasi ini sebagai "paradoks penegakan hukum." Di satu sisi, Gedung Putih terus menggunakan narasi bahwa Amerika Serikat sedang berada dalam kondisi darurat kriminalitas yang memerlukan respons militeristik. Namun, di sisi lain, tulang punggung birokrasi yang seharusnya mengeksekusi perintah tersebut justru sedang dilumpuhkan. Pemangkasan ini bukan sekadar angka di atas kertas; ini merepresentasikan hilangnya ribuan agen lapangan, analis intelijen, dan jaksa federal yang memiliki keahlian khusus dalam membongkar jaringan kriminal lintas batas.
Menteri Kehakiman yang ditunjuk Trump berdalih bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya besar untuk "merampingkan birokrasi yang membengkak" dan memberantas apa yang mereka sebut sebagai elemen "Deep State" di dalam lembaga penegakan hukum. Dalam sebuah pernyataan resmi, juru bicara DOJ menyatakan bahwa efisiensi adalah kunci, dan bahwa teknologi kecerdasan buatan (AI) akan menggantikan peran manusia dalam banyak aspek investigasi rutin. Namun, klaim ini dibantah keras oleh para veteran penegak hukum yang berargumen bahwa teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan intuisi, pengembangan informan, dan kehadiran fisik agen di zona konflik kriminal.
Dampak dari pemangkasan ini mulai dirasakan secara nyata di tingkat lokal. Selama dekade terakhir, departemen kepolisian kota dan negara bagian sangat bergantung pada satuan tugas gabungan (joint task forces) dengan agen federal untuk menangani kasus-kasus besar seperti perdagangan manusia dan distribusi fentanyl. Dengan berkurangnya personel federal, beban kerja kini beralih sepenuhnya ke pundak kepolisian lokal yang sudah kekurangan sumber daya. Di Chicago dan Detroit, misalnya, laporan menunjukkan waktu respons terhadap investigasi kejahatan terorganisir telah meningkat secara signifikan, memberikan ruang bagi kelompok kriminal untuk memperluas pengaruh mereka.
Secara historis, perdebatan mengenai anggaran penegakan hukum selalu menjadi komoditas politik yang panas. Namun, langkah Trump kali ini dianggap unik karena ia secara eksplisit menargetkan lembaga-lembaga yang secara tradisional merupakan sekutu politiknya. FBI, yang sering menjadi sasaran kritik pribadi Trump terkait penyelidikan masa lalunya, mengalami pemotongan anggaran paling drastis. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa pemangkasan staf ini lebih bersifat politis daripada fiskal. Para kritikus menuduh bahwa Trump sedang mencoba melemahkan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi kekuasaan eksekutifnya sendiri.
Pakar kriminologi dari Universitas Maryland, Dr. Elena Rodriguez, menyatakan bahwa memangkas jumlah penegak hukum sambil menjanjikan penurunan angka kriminalitas adalah strategi yang sangat berisiko. "Anda tidak bisa memenangkan perang melawan kejahatan dengan tangan terikat. Jika Anda menghilangkan analis data yang melacak aliran uang kartel atau agen yang melakukan penyamaran, maka retorika 'keras terhadap kejahatan' hanyalah slogan kosong. Kita melihat potensi penurunan keamanan publik dalam jangka panjang demi keuntungan politik jangka pendek," jelas Rodriguez dalam sebuah wawancara eksklusif.
Selain itu, sektor penegakan hukum federal juga menghadapi krisis moral yang mendalam. Banyak agen muda yang berbakat memilih untuk mengundurkan diri dan pindah ke sektor swasta karena ketidakpastian pekerjaan dan iklim politik yang toksik di dalam departemen. "Kami merasa dikhianati," ujar seorang mantan agen DEA yang meminta anonimitas. "Kami diberitahu bahwa kami adalah pahlawan dalam pidato presiden, tetapi di kantor, kami diberitahu bahwa posisi kami tidak lagi diperlukan karena alasan anggaran. Ini adalah kontradiksi yang menghancurkan semangat kerja."
Dari perspektif legislatif, faksi Demokrat di Kongres telah mulai menyusun draf undang-undang untuk memulihkan pendanaan bagi posisi-posisi krusial tersebut. Namun, dengan kendali Republik yang kuat di beberapa komite kunci, upaya ini menghadapi jalan terjal. Beberapa anggota Republik moderat juga mulai menyuarakan kekhawatiran mereka, terutama mereka yang mewakili distrik-distrik perbatasan yang sangat bergantung pada kehadiran agen federal untuk membendung arus imigrasi ilegal dan penyelundupan narkoba. Mereka berada dalam posisi sulit antara setia pada garis partai atau merespons tuntutan konstituen akan keamanan yang nyata.
