BISNISMARKET.COM - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini memberikan sorotan tajam terhadap pengadaan mobil dinas baru milik seorang gubernur yang menelan anggaran fantastis mencapai Rp8 miliar. Pernyataan ini segera memicu respons dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Sorotan dari kepala negara tersebut mengenai alokasi anggaran mewah untuk kendaraan operasional pejabat daerah menjadi perhatian publik dan media nasional. Hal ini menyoroti isu efisiensi anggaran di tingkat pemerintahan provinsi.
Menanggapi hal tersebut, Pemprov Kaltim memastikan bahwa seluruh proses administrasi terkait pengembalian mobil dinas milik Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, senilai Rp8,49 miliar telah diselesaikan. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap aspek efisiensi keuangan daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, memberikan keterangan resmi mengenai status aset tersebut. Ia menegaskan bahwa secara prosedural, pengadaan tersebut sudah dianggap final dari sisi administrasi.
"Secara hitungan dan administratif proses pengadaan dianggap sudah tuntas, karena mobil tersebut belum pernah dipakai ke lapangan," kata Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal dilansir Antara, Sabtu (21/3/2026).
Faisal kemudian memberikan rincian mengenai struktur pembayaran mobil dinas bernilai miliaran rupiah tersebut. Rincian ini bertujuan untuk memberikan transparansi penuh kepada masyarakat mengenai aliran dana.
Ia merinci bahwa dari total harga pembelian yang mencapai Rp8,49 miliar, jumlah bersih yang diterima oleh pihak penyedia armada atau dealer sesungguhnya hanya sebesar Rp7,5 miliar. Angka ini menunjukkan adanya komponen biaya yang disisihkan dari total transaksi.
Faisal menjelaskan bahwa selisih nilai yang hampir mencapai Rp1 miliar dalam transaksi pengadaan tersebut merupakan potongan wajib negara. Potongan tersebut meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan (PPh) yang sudah disetorkan langsung ke kas pemerintahan pusat.
Penyelesaian administrasi ini menjadi penutup sementara polemik publik terkait pemakaian anggaran daerah untuk pembelian kendaraan mewah di tengah tuntutan efisiensi oleh Presiden.
