BISNISMARKET.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, baru-baru ini mengungkapkan instruksi spesifik yang diberikan langsung oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengenai kebijakan fundamental pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Fokus utama arahan ini adalah penegasan bahwa aset strategis nasional harus dijaga ketat.
Instruksi tersebut disampaikan Bahlil setelah ia menghadiri rapat terbatas yang diadakan di kediaman pribadi Presiden Prabowo yang berlokasi di Hambalang, Bogor. Agenda rapat tersebut tampaknya sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan ekonomi ke depan, khususnya sektor sumber daya alam (SDA).
Presiden Prabowo secara eksplisit menggarisbawahi bahwa kepentingan negara harus ditempatkan pada posisi tertinggi, mengalahkan pertimbangan lainnya. Penekanan ini mengindikasikan perubahan paradigma dalam tata kelola aset-aset vital bangsa.
Hal ini ditegaskan kembali oleh Menteri Bahlil Lahadalia usai pertemuan penting tersebut. Momen pengungkapan ini terjadi pada hari Rabu, 25 Maret 2026, dan menjadi sorotan publik mengenai arah kebijakan transisi pemerintahan.
"Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber daya alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu bahkan Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara," jelas Bahlil.
Kutipan tersebut disampaikan Bahlil Lahadalia kepada awak media, yang kemudian disebarluaskan oleh Biro Sekretariat Presiden pada hari Kamis, 25 Maret 2026. Hal ini menggarisbawahi komitmen kuat terhadap kedaulatan ekonomi melalui SDA.
Lebih lanjut, arahan tersebut juga mencakup mandat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor mineral. Pemerintah baru bertekad memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam memberikan manfaat maksimal bagi kas negara.
Ini berarti adanya dorongan untuk meninjau ulang kontrak atau mekanisme bagi hasil yang selama ini dianggap kurang menguntungkan bagi kepentingan nasional. Upaya pencarian sumber pendapatan baru di sektor mineral menjadi agenda mendesak.
Bahlil menegaskan bahwa instruksi ini adalah penegasan ulang terhadap prinsip bahwa SDA adalah milik rakyat dan harus dikelola demi kesejahteraan bangsa secara menyeluruh, bukan sekadar kepentingan segelintir pihak.
