JAKARTA, BisnisMarket.com - Ada ironi yang sulit diabaikan ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa. Di satu sisi, pendidikan dielu-elukan sebagai kunci kemajuan. Namun di sisi lain, nasib para guru yang menjadi ujung tombak pendidikan masih jauh dari kata sejahtera. Sorotan tajam pun datang dari parlemen, membuka kembali luka lama yang belum kunjung sembuh. Pernyataan itu bukan hanya kritik, tetapi juga alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan.
Ketimpangan yang Mengusik
Polemik mengenai rendahnya gaji guru di tubuh Polri kembali menjadi perhatian publik setelah anggota DPR menyoroti kondisi tersebut dalam rapat bersama jajaran Polri. Dalam forum tersebut, terungkap bahwa masih ada tenaga pengajar yang hanya menerima bayaran sekitar Rp100.000 per jam. Angka ini menjadi simbol nyata dari ketimpangan yang terjadi di sektor pendidikan. Di tengah tuntutan profesionalisme dan tanggung jawab besar, guru justru dihadapkan pada realitas ekonomi yang tidak sebanding. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin kualitas pendidikan meningkat jika kesejahteraan gurunya masih terabaikan?
Kritik Tajam yang Menggema
Kritik tersebut disampaikan secara langsung oleh anggota DPR, Safaruddin, yang menyoroti peran lembaga pendidikan di lingkungan Polri. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan pengajar tidak boleh dipandang sebelah mata, apalagi jika mereka berperan dalam membentuk aparat penegak hukum. Dalam pernyataannya, ia bahkan menyampaikan kritik dengan nada tegas dan penuh penekanan.
“Gajinya berapa tadi? 1 jam kalau mengajar itu Rp 100.000. Rp 5 juta kayak 1 jam gitu. Loh, loh jangan tertawa Anda. Anda mendidik polisi loh,” ujar Safaruddin dilansir dari Kompas.com (2/4). Ia juga menambahkan bahwa Lemdiklat harus bertanggung jawab jika sampai ada polisi yang menyimpang, seperti menjadi bandar narkoba.
Pernyataan tersebut tidak hanya menggambarkan keprihatinan, tetapi juga menegaskan bahwa kualitas pendidikan aparat sangat bergantung pada kualitas dan kesejahteraan pengajarnya.
Pendidikan dan Tanggung Jawab Institusi
Isu ini memperluas perspektif bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sektor sipil, tetapi juga institusi negara seperti Polri. Lembaga pendidikan dan pelatihan (Lemdiklat) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan integritas aparat. Jika para pengajarnya tidak mendapatkan penghargaan yang layak, maka kualitas output yang dihasilkan pun berpotensi terpengaruh. Kritik DPR menjadi pengingat bahwa investasi pada pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada aspek sumber daya manusia.
