BISNIS MARKET - Future Initiative Forum (FIF) 2025, yang digelar Human Initiative di Hotel Borobudur Jakarta Pusat pada Rabu (5/11/2025), mengusung tema “Driving Sustainable Impact Through Multi-Stakeholders Collaboration”. Acara ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah, swasta, dan lembaga filantropi untuk membangun sinergi kemanusiaan berkelanjutan di tengah tantangan global.
Ratusan pimpinan BUMN dan perusahaan swasta hadir sebagai mitra Human Initiative, membahas isu krusial seperti ketimpangan sosial dan krisis iklim. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui program CSR yang lebih inklusif dan berdampak nyata.
Peserta forum, termasuk akademisi dan media, menekankan urgensi kerja sama untuk mengatasi kompleksitas ekonomi pasca-pandemi. FIF 2025 kali ketiga ini menyoroti bagaimana sinergi multipihak dapat menciptakan solusi inovatif untuk ketahanan sosial Indonesia.
President of Human Initiative, Tomy Hendrajati, dalam sambutannya menegaskan bahwa kebaikan sejati lahir dari kolaborasi lintas batas. “Tidak ada kebaikan yang tumbuh tanpa kolaborasi. Kita hidup di dunia yang saling terhubung, di mana krisis kemanusiaan, ketimpangan sosial, krisis iklim, dan tantangan ekonomi tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja,” ujar Tomy Hendrajati, dalam keterangannya, Kamis (6/11/2025).
Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, mendukung penuh inisiatif ini sebagai fondasi pemberdayaan masyarakat rentan. “Pemerintah tidak bisa sendirian. Kita butuh kolaborasi untuk memberdayakan secara ekonomi dan membangun rumah layak huni. Kami berharap sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam urusan kemanusiaan dan perentasan kemiskinan bisa semakin kokoh,” tuturnya dalam forum itu.
Agus Jabo menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat 286 juta penduduk Indonesia dengan 8,47% di antaranya miskin, termasuk 2,8 juta warga kemiskinan ekstrem. Ia menambahkan bahwa amanat Presiden Prabowo Subianto menargetkan penurunan hingga 5% pada 2029 melalui program pemberdayaan seperti Sekolah Rakyat dan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Sesuai data BPS, jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 286 juta. 8,47 persennya warga miskin, dan 2,8 juta warga miskin ekstrem. Amanat Bapak Presiden Prabowo Subianto kita diminta bekerjasama menanggulangi kemiskinan ekstrem ini, hingga 2029 tinggal 5 persen saja,” kata Wamensos, menekankan peran swasta dalam memperkuat CSR untuk pengentasan kemiskinan berkelanjutan.
Mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sebagai Utusan Khusus PBB Bidang Air, memperingatkan risiko mundurnya target SDGs akibat bantuan negara maju yang terhenti. “Situasi dunia sangat dinamis, maka yang dapat kita perkuat bersama adalah solidaritas dan kerja sama melalui acara yang diinisiasi oleh Human Initiative ini,” ucap Retno Marsudi.
“Ada negara-negara maju menghentikan bantuan kepada negara berkembang terkait program SDGs, sehingga target pencapaian SDGs bisa mundur,” tambah Retno, mendorong kolaborasi swasta untuk mengisi kekosongan tersebut guna menjaga momentum kemanusiaan global.
