JAKARTA, BisnisMarket.com - Kejadian tak terduga mewarnai perayaan hari jadi Kota Bekasi ke-29 yang berlangsung di Gedung DPRD. Di tengah suasana formal dan penuh semangat, muncul sekelompok mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang secara tiba-tiba menghadang Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Mereka tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga mengajukan pertanyaan kritis yang menyentuh isu utama kota tersebut: banjir dan pengelolaan anggaran.
Peristiwa ini terjadi saat pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini baru saja selesai mengikuti rapat paripurna dalam rangka memperingati hari jadi Kota Bekasi. Dengan penuh keberanian, mereka mendesak agar pemerintah lebih serius dalam menangani banjir yang terus melanda kota tersebut. “Sebagai mahasiswa dan masyarakat, kami menilai bahwa wali kota dan jajarannya telah keliru dalam menghadirkan kebijakan,” ujar Rafi Priyatna, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dilansir Kompas.com, Rabu (11/3/2026).
Mengapa Mahasiswa Begitu Peduli?
Sorotan utama mereka tertuju pada pembangunan polder yang selama ini dianggap sebagai solusi utama penanggulangan banjir. Namun, kenyataannya, banjir di Bekasi tetap meluas dan bahkan menjadi lebih parah di beberapa wilayah, termasuk daerah yang dekat dengan polder tersebut. “Kami menduga, ini terjadi karena pemerintah kurang mengkaji secara mendalam bagaimana polder ini berfungsi secara maksimal,” tegas Rafi.
Tak hanya itu, mereka juga menyoroti masalah normalisasi sungai yang belum merata dan masih ditemukan bangunan komersial yang berdiri di bantaran sungai, mengganggu aliran air dan memperparah banjir. “Hingga hari ini, kami masih menemukan bangunan yang menghambat aliran sungai,” tambah Rafi.
Selain persoalan banjir, mahasiswa juga mempertanyakan penggunaan dana yang dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mereka menilai, penyertaan modal sebesar Rp 48 miliar tersebut tidak memiliki dasar peraturan daerah yang jelas, dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi. “Dalam hal ini, kami melihat tidak terjadinya asas-asas umum pemerintahan,” tegas Rafi, yang mengutip hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024.
Respons Gubernur Dedi Mulyadi
Mendengar aksi tersebut, Dedi Mulyadi langsung merespons melalui media sosialnya. Ia mengunggah video di Instagram pribadinya @dedimulyadi71, di mana ia menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap fungsi polder yang dianggap belum optimal. “Nanti problemnya di mana saja secara teknis harus dilihat bersama ahli pengairan agar bisa dicari solusinya,” ujarnya.
Dedi juga menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan proses bertahap dan evaluasi menyeluruh. “Tingginya banjir tahun ini dibandingkan tahun lalu menjadi indikator bahwa proses ini harus dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan,” katanya.
