JAKARTA, BisnisMarket.com
- Isu ketersediaan dana di sistem perbankan Indonesia memanas! Belakangan ini
muncul perbedaan pandangan tajam antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia
terkait kondisi likuiditas nasional. Satu pihak menyatakan dana masih cukup dan
terjaga, namun pihak lain justru menuding data yang digunakan salah kaprah dan
berpotensi membahayakan ekonomi. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar
perputaran uang kita?
BI Tegaskan Likuiditas Tetap Terjaga
Menanggapi berbagai sorotan yang muncul, Deputi
Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti buka suara secara resmi. Ia
menegaskan ketahanan likuiditas perbankan saat ini masih dalam kondisi baik dan
mampu mendukung penyaluran kredit kepada masyarakat.
Hal ini terlihat jelas dari pergerakan suku bunga
antarbank atau INDONIA yang sempat menyentuh angka 6,62 persen pada 18 Juni
2026, lalu turun menjadi 6,17 persen pada 16 Juli 2026.
“Penurunan INDONIA mencerminkan berkurangnya tekanan
permintaan likuiditas di pasar uang antarbank sehingga kebutuhan pendanaan
jangka pendek dapat dipenuhi dengan biaya yang lebih rendah. Kondisi tersebut
mengindikasikan likuiditas pasar uang yang tetap memadai,” jelas Destry.
Dilansir dari Bloomberg Technoz (17/7), Bank Indonesia
telah melakukan langkah ekspansi likuiditas secara agresif melalui berbagai
instrumen seperti transaksi pembelian kembali (repo), swap valuta asing, serta
pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder. Hingga 16 Juli 2026, total
suntikan dana yang disalurkan melalui operasi moneter telah mencapai Rp837,11
triliun. Langkah ini juga berhasil mendorong pertumbuhan uang primer (M0)
mencapai 12,8 persen secara tahunan pada akhir Juni 2026.
Klaim Menkeu: Data yang Digunakan KSSK
Salah
Pandangan ini ternyata berbeda jauh dengan yang
disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam rapat kerja di Komisi
XI DPR RI, ia menegaskan anggapan bahwa likuiditas melimpah adalah keliru,
bahkan menuding Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menggunakan data dan
indikator yang tidak tepat.
“Walaupun banyak bank yang bilang likuiditas ample
[memadai], kalau bapak [anggota DPR] tanya ke LPS, BI, OJK, semua bilang ample
tapi data mereka salah semua. Saya di LPS cukup lama, saya coba cari indikator
yang pas,” tegas Purbaya.
