JAKARTA, BisnisMarket.com - Pernahkah Anda memikirkan bagaimana para pelindung bangsa ini dibentuk? Di balik seragam gagah dan tugas mulia, tersembunyi sebuah proses pendidikan yang kini tengah menjadi sorotan tajam. Sebuah rapat krusial antara Komisi III DPR RI dengan Plt Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Polri, Irjen Andi Rian Djajadi, membongkar berbagai catatan kritis mengenai sistem pendidikan di Korps Bhayangkara. Dari metode yang dinilai kurang manusiawi di Akademi Kepolisian (Akpol) hingga durasi pendidikan bintara yang disingkat, berbagai pertanyaan fundamental muncul mengenai kualitas calon polisi di masa depan.
Pendidikan Bintara 5 Bulan: Cukupkah Bekali Polisi Tangguh?
Salah satu poin paling mencolok yang diangkat adalah durasi pendidikan bagi bintara Polri yang konon hanya berlangsung selama lima bulan. Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, yang notabene mantan Wakil Kepala Polri, menyuarakan keprihatinannya. "Dengan 5 bulan, apa yang diharapkan? Terbuka saja kepada kita," ujarnya dalam rapat Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026) dilansir dari Kompas.com. Ia berpendapat bahwa dengan waktu sesingkat itu, lulusan bintara mungkin hanya akan mahir dalam hal-hal dasar seperti hormat, baris, dan lari. "Kalau seorang polisi dididik cuma 5 bulan, dia cuma bisa hormat, baris, lari, betul enggak?" tanyanya retoris. Adang menekankan bahwa bintara adalah tulang punggung Polri, sehingga pendidikannya perlu diperpanjang dan didukung dengan anggaran yang memadai agar mereka benar-benar siap menjalankan tugas.
Akpol: "Titipan" dan Beban Taruna yang Berlebihan
Tak hanya pendidikan bintara, Akpol pun tak luput dari kritik. Anggota DPR RI lainnya, Safaruddin, menyoroti dugaan adanya praktik 'titipan' dalam rekrutmen taruna Akpol. Ia menduga banyak individu bermasalah masuk melalui jalur tidak semestinya, yang tercermin dari masih adanya kekerasan di lingkungan Akpol dan Sekolah Polisi Negara (SPN). Kekhawatiran ini diperkuat dengan adanya temuan taruni Akpol yang mengalami stroke, padahal kesehatan adalah syarat mutlak. "Berarti rekrutmennya yang salah. Rekrutmennya yang salah. Bayar atau titipan? Bayar atau titipan? Sehingga Lemdiklat ini memproses itu tidak memenuhi standar kesehatan," tegas Safaruddin.
Di sisi lain, Gubernur Akpol, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, mengakui bahwa pendidikan di Akpol memang terasa kurang manusiawi. Para taruna bangun pukul 04.00 pagi dan baru selesai beraktivitas pukul 22.00 tanpa istirahat yang memadai. "Memang kalau kita perhatikan, kalau kita pikirkan memang sementara ini pendidikan kita kurang manusiawi," ungkapnya. Menyadari hal ini, pihak Akpol telah berupaya melakukan perbaikan, termasuk memberikan alokasi waktu istirahat siang selama 1 jam 15 menit bagi para taruna.
Gaji Guru Rendah, Wacana Pendidikan Tanpa Militeristik Berlebihan
Kritik tajam lainnya datang dari Irjen (Purn) Rikwanto, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar. Ia menyoroti rendahnya gaji guru di lembaga Polri yang hanya Rp 100.000 per jam. "Bagaimana kita mau dapat hasil maksimal yang bibit unggul yang akan memimpin Polri ke depan, dengan konsep honor yang minimalis sekali," keluhnya. Ia khawatir para pengajar terpaksa mencari nafkah tambahan di luar jam mengajar.
Menanggapi berbagai masukan ini, Plt Kepala Lemdiklat Polri, Irjen Andi Rian Djajadi, mengusulkan kenaikan gaji guru menjadi Rp 200.000 per jam dan mengajukan kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp 69,2 miliar. Lebih lanjut, Polri berencana menghapus budaya pendidikan dasar yang terlalu militeristik, seperti kebiasaan menenteng senjata atau membawa ransel berisi batu bata. "Kami akan cari benchmark di negara lain bagaimana sih pendidikan dasar pembentukan seorang Bhayangkara yang benar," ujarnya.
