BISNISMARKET.COM - Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menyoroti isu krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, yaitu keharusan memiliki data yang benar-benar akurat. Menurutnya, data yang valid merupakan fondasi utama dalam menentukan keberhasilan setiap program bantuan sosial (bansos).
Pentingnya basis data yang terverifikasi ini ditekankan sebagai tolak ukur utama sebelum program bantuan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tanpa data yang presisi, dikhawatirkan program pemerintah tidak akan memberikan dampak maksimal.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini merujuk langsung pada arahan tertinggi dari pemerintah pusat terkait pentingnya langkah awal ini. Hal ini menunjukkan bahwa isu data telah menjadi prioritas strategis dalam agenda pembangunan sosial.
"Menurut instruksi Presiden harus dimulai dengan data yang akurat," ungkap Gus Ipul. Pernyataan ini menggarisbawahi mandat langsung dari Presiden mengenai metodologi pelaksanaan program kesejahteraan sosial.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa validitas data sangat menentukan efektivitas intervensi pemerintah di lapangan. Pekerjaan kementerian sangat bergantung pada kualitas informasi yang dimiliki.
"Nah data ini lah hal yang menjadi sangat strategis karena pekerjaan kita sangat ditentukan oleh data yang akurat," tegasnya. Ini menunjukkan bahwa data bukan sekadar administrasi, melainkan alat kerja utama kementerian.
Apabila data yang digunakan sudah terjamin keakuratannya, maka penyaluran program bantuan dapat dipastikan akan mencapai sasaran yang tepat. Keakuratan data berbanding lurus dengan ketepatan sasaran program tersebut.
"Datanya akurat, programnya tepat sasaran nah itu akan efektif untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial," jelas Gus Ipul. Kutipan ini disampaikan dalam acara Inspirasi Bulan Suci detikcom, dilansir dari detikcom, Senin (9/3/2026).
Selain fokus pada pembenahan data, Gus Ipul juga mengungkapkan arahan lain yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepada jajarannya. Arahan tersebut mencakup aspek pendukung lain dalam kerangka pengentasan kemiskinan.
