BISNISMARKET.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembaruan terbaru mengenai status penanganan para pengungsi yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatera. Perkembangan ini menunjukkan adanya progres signifikan dalam upaya pemulihan infrastruktur dan hunian sementara.
Fokus utama dari pembaruan ini adalah kondisi tempat tinggal para korban bencana, khususnya mengenai penggunaan tenda darurat yang kini diklaim hampir seluruhnya telah diatasi. Hal ini merupakan indikator penting dalam tahap transisi dari fase tanggap darurat ke pemulihan jangka menengah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, secara langsung menyampaikan optimisme mengenai situasi terkini di lapangan. Penanganan pengungsi di Sumatera menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerjanya baru-baru ini.
"Pengungsi bencana Sumatera mendekati 100 persen tidak di tenda saat Lebaran," kata Tito kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Senin (23/3/2026).
Pernyataan tegas ini menggarisbawahi keberhasilan pemerintah daerah bersama pusat dalam menyediakan hunian alternatif yang lebih layak menjelang perayaan hari raya besar keagamaan tersebut. Angka mendekati 100 persen ini menandakan transisi dari tenda ke hunian sementara yang lebih stabil.
Tito Karnavian juga merinci data kuantitatif mengenai jumlah pengungsi yang berhasil dievakuasi dari tempat penampungan darurat. Data ini mencakup wilayah-wilayah yang sempat mengalami dampak terparah akibat bencana alam sebelumnya.
Beliau memaparkan bahwa pada awal Desember 2025 lalu, total populasi pengungsi di tiga provinsi besar—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—mencapai angka sekitar 2,1 juta jiwa. Angka awal ini menunjukkan skala dampak bencana yang sangat besar pada waktu itu.
"Dari total sekitar 2,1 juta jiwa pengungsi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada awal Desember 2025 lalu, saat ini tersisa sekitar 173 jiwa atau 47 kepala keluarga (KK) yang masih dalam proses penanganan," kata Tito.
Saat ini, jumlah tersebut telah menyusut drastis, menyisakan hanya 173 jiwa atau setara dengan 47 Kepala Keluarga yang masih memerlukan perhatian khusus. Mereka yang tersisa ini sedang menjalani proses penanganan akhir untuk mendapatkan hunian permanen atau semi-permanen.
