BISNISMARKET.COM - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali melontarkan ultimatum keras kepada Teheran terkait negosiasi yang sedang berlangsung. Ia mengancam akan melumpuhkan infrastruktur vital Iran jika kesepakatan damai yang diinginkan Washington tidak segera disetujui.
Ancaman tersebut disampaikan langsung oleh Trump melalui unggahan terbarunya di platform media sosial Truth Social. Pemimpin AS itu menyatakan optimisme mengenai diskusi serius dengan apa yang ia sebut sebagai "rezim yang lebih masuk akal" di Teheran.
Trump memperingatkan bahwa jika kesepakatan tidak tercapai, termasuk mengenai pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, AS akan melancarkan serangan. Serangan tersebut ditujukan untuk menghancurkan "semua pembangkit listrik mereka, sumur minyak, dan Pulau Kharg (dan mungkin semua pabrik desalinasi!)".
Ancaman spesifik untuk menargetkan infrastruktur sipil seperti pembangkit listrik dan fasilitas air tawar ini menuai sorotan tajam. Tindakan tersebut dinilai berpotensi besar melanggar hukum humaniter internasional dan bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Ketegangan geopolitik ini juga meningkatkan risiko eskalasi militer lebih lanjut, termasuk spekulasi mengenai operasi darat AS untuk menguasai Pulau Kharg. Kharg merupakan terminal krusial yang menangani hampir seluruh volume ekspor minyak Iran.
Kekhawatiran akan konflik ini turut mengguncang stabilitas pasar keuangan global, mendorong harga minyak dunia mendekati kenaikan bulanan tertinggi dalam sejarah pencatatan pasar.
Dilansir dari The Guardian, Selasa (31/3/2026), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengonfirmasi bahwa Teheran telah menerima proposal 15 poin dari pemerintahan Trump. Proposal ini diterima setelah adanya pembicaraan yang melibatkan menteri luar negeri dari Pakistan, Mesir, Arab Saudi, dan Turki.
Baghaei menegaskan bahwa meskipun proposal diterima, tidak ada negosiasi langsung yang sedang dilakukan antara Iran dan Washington saat ini. Ia juga menyampaikan pandangan keras Teheran mengenai tuntutan yang diajukan oleh AS.
"Ia menyebut tuntutan AS sebagai 'berlebihan, tidak realistis, dan tidak rasional'," ujar Esmail Baghaei.
