BISNISMARKET.COM - Konflik yang sudah berlangsung selama enam minggu antara Washington dan Teheran kini memicu friksi internal di dalam aliansi NATO. Sekutu utama dalam aliansi tersebut secara terbuka menolak rencana blokade pelabuhan Iran yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Penolakan ini mengindikasikan adanya keretakan dalam respons kolektif aliansi terhadap eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah. Inggris dan Prancis, yang merupakan kekuatan kunci di NATO, menegaskan sikap mereka untuk tidak berpartisipasi dalam langkah blokade yang diusulkan tersebut.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, secara tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana blokade tersebut. "Keputusan saya sangat jelas bahwa apa pun tekanannya, kami tidak akan terseret ke dalam perang," ujarnya kepada BBC, dilansir dari berita Selasa (14/3/2026).
Sebagai gantinya, negara-negara Eropa dalam NATO sedang menggodok inisiatif alternatif yang lebih fokus pada stabilitas jangka panjang. Mereka berencana menyiapkan misi pengamanan pelayaran di Selat Hormuz, namun hanya akan berlaku setelah situasi konflik mereda.
Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, sebelumnya telah menggarisbawahi bahwa aliansi hanya bisa mengambil peran jika terdapat kesepakatan bulat dari seluruh 32 negara anggota untuk membentuk misi bersama. Ini menunjukkan perlunya konsensus penuh sebelum NATO dapat bertindak.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengumumkan langkah konkret untuk mencari solusi bersama dengan mitra Eropa lainnya. "Misi yang sepenuhnya defensif ini, yang berbeda dari pihak-pihak yang bertikai, akan dikerahkan segera setelah situasi memungkinkan," kata Macron.
Rencana alternatif yang sedang disusun ini mencakup upaya pengawalan kapal tanker serta penetapan koridor aman khusus untuk pelayaran internasional di perairan sensitif tersebut. Tujuannya adalah memastikan kebebasan navigasi tetap terjaga.
Perdana Menteri Inggris juga menegaskan fokus misi tersebut adalah pasca-eskalasi. "Ini tentang melindungi pelayaran dan mendukung kebebasan navigasi setelah konflik berakhir. Tujuan bersama kita adalah rencana multinasional yang terkoordinasi dan independen," ujar Starmer di parlemen.
Sumber-sumber diplomatik mengindikasikan bahwa sekitar 30 negara, termasuk negara-negara Teluk, India, dan beberapa negara Eropa, dipertimbangkan untuk bergabung dalam misi pengamanan ini. Namun, baik Iran maupun Amerika Serikat tidak akan menjadi peserta langsung dalam operasi tersebut.
