JAKARTA, BisnisMarket.com - Aktivitas pelayaran di Selat Hormuz telah kembali normal menyusul tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Arus kapal tanker yang sempat terhenti akibat eskalasi geopolitik kini mulai bergerak, memunculkan harapan terhadap stabilitas perdagangan energi dunia. Meskipun demikian, kalangan pelaku logistik mengingatkan bahwa pemulihan lalu lintas pelayaran tidak otomatis menjamin berakhirnya risiko terhadap rantai pasok global.

Berdasarkan memorandum kesepahaman yang ditandatangani pada pertengahan Juni 2026, Iran mengizinkan kapal niaga melintasi Selat Hormuz tanpa biaya selama 60 hari ke depan. Jalur pelayaran krusial ini sempat ditutup sejak akhir Februari 2026, menahan hampir 600 kapal dan sekitar 20.000 pelaut di perairan Teluk. Gangguan tersebut diperkirakan menghambat sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia, memicu kenaikan ongkos logistik, serta lonjakan premi asuransi dan tarif pengiriman internasional.

Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) sekaligus Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, menyambut baik pemulihan ini, namun menekankan perlunya kewaspadaan. “Kembalinya pelayaran tentu kabar baik bagi dunia usaha. Tetapi kita perlu melihat situasi ini secara lebih komprehensif. Tantangan saat ini bukan hanya soal keamanan jalur pelayaran, melainkan juga kondisi infrastruktur energi yang rusak akibat konflik di kawasan Timur Tengah,” ujar Yukki.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia, dilewati sekitar seperlima perdagangan minyak global dan sebagian besar ekspor LNG dari kawasan Teluk. “Bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia, stabilitas Selat Hormuz berhubungan langsung dengan ketersediaan energi, biaya logistik, inflasi, serta daya saing industri,” tambah Yukki.

Saat konflik mencapai puncaknya, dampaknya terasa melalui lonjakan harga minyak mentah Brent yang sempat bertahan di kisaran US$106 per barel, kenaikan premi asuransi perang (war risk premium), hingga membengkaknya biaya transportasi internasional. Harga minyak mentah Brent kini telah turun ke kisaran US$ 77 per barel.

Yukki menggarisbawahi perbedaan kecepatan pemulihan antara jalur pelayaran dan fasilitas energi. “Berbeda dengan jalur pelayaran yang dapat dibuka kembali relatif cepat setelah keamanan membaik, pemulihan fasilitas energi membutuhkan waktu jauh lebih panjang. Kilang minyak, terminal ekspor, fasilitas penyimpanan, hingga infrastruktur LNG yang terganggu memerlukan perbaikan, investasi, serta pengujian operasional sebelum dapat beroperasi optimal,” tandasnya.

Kekhawatiran ini didukung temuan lembaga energi; Rystad Energy memperkirakan kerusakan infrastruktur energi di kawasan Teluk bisa mencapai US$58 miliar. Sementara itu, Badan Energi Internasional (IEA) mencatat lebih dari 40 aset energi minyak dan gas mengalami kerusakan, dan sebagian fasilitas diperkirakan butuh bertahun-tahun untuk pulih.

“Artinya, meskipun kapal tanker sudah kembali melintas, kapasitas produksi dan distribusi energi global belum tentu langsung pulih sepenuhnya. Kondisi ini berpotensi menjaga volatilitas harga energi dalam jangka menengah dan tetap menekan biaya mata rantai pasok dunia,” ujar Yukki.

Bagi Indonesia, situasi ini menjadi pengingat penting untuk memperkuat ketahanan logistik dan rantai pasok nasional. Langkah strategis yang perlu diambil antara lain percepatan industrialisasi dan hilirisasi, peningkatan kapasitas penyimpanan energi nasional, penguatan konektivitas multimoda, serta diversifikasi sumber pasokan energi dan bahan baku strategis.