BISNISMARKET.COM - Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Rampai Nusantara menyatakan apresiasi mendalam terhadap arah kebijakan fiskal dan makro ekonomi yang telah dipaparkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apresiasi ini diberikan setelah menyaksikan langsung penyampaian pidato kenegaraan tersebut.
Pernyataan dukungan terhadap arah kebijakan ini disampaikan oleh Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar. Dukungan ini merupakan respons langsung atas pidato yang baru saja disampaikan oleh Presiden di hadapan parlemen.
Peristiwa penting ini berlangsung dalam agenda Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Acara tersebut dilaksanakan di gedung DPR RI yang berlokasi di Jakarta pada hari Rabu, 20 Mei 2026.
Pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo mencakup paparan mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF). Dokumen ini memegang peranan sentral dalam tata kelola keuangan negara ke depan.
Penyampaian KEM dan PPKF ini merupakan tahapan krusial dalam siklus perencanaan anggaran tahunan. Dokumen ini berfungsi sebagai fondasi utama untuk proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
RAPBN yang akan disusun berdasarkan kerangka ini adalah untuk alokasi anggaran tahun anggaran 2027 mendatang. Oleh karena itu, kesamaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi penting dalam tahap awal ini.
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menyampaikan apresiasinya secara eksplisit. "Organisasi kemasyarakatan Rampai Nusantara memberikan apresiasi tinggi atas pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF)," ujar Mardiansyah Semar.
Dilansir dari TREN.BISNISMARKET.COM, penetapan KEM dan PPKF ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menetapkan landasan ekonomi yang kuat sebelum pembahasan anggaran lebih lanjut. Langkah ini dinilai strategis untuk stabilitas ekonomi nasional.
Langkah penetapan kerangka kebijakan ini merupakan prasyarat konstitusional sebelum pembahasan mendalam mengenai pos-pos belanja dan penerimaan negara dapat dimulai. Kejelasan arah ini membantu menciptakan kepastian bagi para pemangku kepentingan.
