JAKARTA, BisnisMarket.com -Percepatan reformasi pasar modal Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mendapat sorotan dari pengamat ekonomi.
Noviardi Ferzi, salah satu pengamat ekonomi terkemuka, menilai bahwa langkah tersebut sangat penting untuk memperkuat fondasi ketahanan sistem keuangan nasional.
Dalam wawancara yang dilakukan pada Sabtu, 7 Maret 2026, Noviardi menegaskan bahwa kebijakan yang disusun oleh OJK berupaya membangun pasar modal yang lebih dalam, transparan, dan kredibel, yang saling terhubung dengan berbagai sektor lain seperti peningkatan likuiditas, tata kelola, serta sinergi makroprudensial.
“Reformasi pasar modal ini bukan kebijakan yang berdiri sendiri. OJK sedang membangun arsitektur baru pasar modal yang lebih dalam, lebih transparan, dan lebih kredibel,” ungkap Noviardi.
Salah satu langkah krusial yang dibahas adalah kenaikan batas minimum free float emiten dari 7,5 persen menjadi 15 persen, yang akan diberlakukan secara bertahap.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan volume dan frekuensi transaksi pasar modal Indonesia.
Dengan lebih banyak saham yang beredar, dominasi pemegang saham mayoritas bisa dikurangi, sekaligus mengurangi ruang manipulasi pasar.
“Semakin besar free float, semakin sehat mekanisme pembentukan harga. Saham tidak lagi terkunci di kelompok terbatas, sehingga ruang untuk manipulasi semakin sempit,” jelasnya.
Selain itu, OJK juga diminta untuk memperketat pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO). Langkah ini bertujuan agar struktur kepemilikan dan afiliasi perusahaan dapat dilihat secara lebih transparan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas tata kelola pasar modal Indonesia di mata lembaga indeks global seperti MSCI.
