JAKARTA, BisnisMarket.com
- Ribuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini menjadi aset sekaligus
beban bagi keuangan negara kini tengah dibenahi secara besar-besaran.
Pemerintah menargetkan menyisakan hanya 250 perusahaan dari total lebih dari
1.000 entitas yang ada saat ini. Langkah ini disebut sebagai upaya
“bersih-bersih” agar BUMN lebih sehat, menguntungkan, dan benar-benar bekerja
untuk kepentingan rakyat.
Dilansir dari Bloomberg Technoz (28/6), Kepala Badan
Pengaturan BUMN, Dony Oskaria menyampaikan target akhir perampingan tersebut.
“Ujungnya nanti 250 [BUMN],” ujarnya saat menjawab pertanyaan Presiden Prabowo
Subianto dalam acara penutupan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026.
Mengapa Harus Dipangkas?
Presiden Prabowo menegaskan bahwa banyak BUMN justru
merugi dan tidak mampu memberikan dividen kepada negara. Bahkan, sebagian besar
hanya menjadi beban akibat tingginya biaya operasional atau biaya tambahan yang
tidak berhubungan langsung dengan produksi.
“Bayangkan lebih dari 750 BUMN kita tutup. Di dalamnya
ada 750 direktur utama, 750 direksi, dikali 4 atau 5. Ada juga 750 komisaris
dikali 10. Biaya operasionalnya dan gajinya bisa seberapa besar? Ini uang
rakyat semua, perusahaan tidak untung tapi hanya bayar biaya tambahan saja,”
tegas Prabowo.
Menurut data dari Badan Pengelola Investasi Danantara,
saat ini jumlah BUMN tercatat sekitar 1.077 entitas. Hingga pertengahan tahun
2026, sudah ada 258 perusahaan yang berhasil dikonsolidasikan atau digabungkan.
Selanjutnya, sekitar 300 BUMN lagi akan segera disederhanakan.
Manfaat bagi Keuangan Negara
Secara ekonomi, langkah ini selaras dengan prinsip
efisiensi yang sering dikemukakan oleh lembaga keuangan seperti Bank Indonesia
dan Kementerian Keuangan. Menurut pandangan ekonomi makro, pengurangan jumlah
entitas yang tidak produktif dapat menekan pengeluaran negara, mengurangi
risiko kerugian, serta meningkatkan kinerja perusahaan yang tersisa. Hal ini
diharapkan agar BUMN mampu memberikan kontribusi nyata melalui pembayaran
dividen dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya: “Kita
mau sekarang rasional dan efisien. Saya minta dalam tahun ini harus mulai
selesai, sehingga dalam dua tahun ke depan BUMN bisa lebih transparan, lebih
efisien, dan benar-benar bekerja untuk rakyat.”
