Nyawa Warga Waropen Papua Terancam! Pembangunan RSUD Rp200 Miliar Diduga Batal

PAPUA, BisnisMarket.com - Pembangunan RSUD Rumah Rodo Fabo di Kabupaten Waropen, Papua, kini berada di ujung tanduk akibat ketidakpastian kontrak proyek. Kondisi ini memicu kekhawatiran besar di tengah masyarakat yang sangat bergantung pada kehadiran fasilitas kesehatan tersebut.

Proyek senilai lebih dari Rp200 miliar ini merupakan bagian dari program Public Health Transformation Center (PHTC) yang menjadi inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dirancang khusus untuk memperkuat layanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Namun, pemenang tender hingga kini belum menandatangani kontrak meski pengumuman resmi telah berlalu lebih dari 60 hari. Keterlambatan yang melampaui batas wajar ini memunculkan dugaan adanya praktik tidak transparan di internal Kementerian Kesehatan.

Akibat ketiadaan rumah sakit, warga Waropen terpaksa menempuh perjalanan laut dan darat selama 6 hingga 7 jam menuju kabupaten terdekat. Keterbatasan sarana transportasi sering kali menjadi penghambat utama bagi pasien yang membutuhkan pertolongan medis segera.

Situasi darurat ini bahkan telah memakan korban jiwa karena pasien sering kali meninggal dunia dalam perjalanan sebelum mencapai fasilitas medis. Gejolak kemarahan masyarakat pun semakin memuncak seiring dengan ketidakjelasan nasib pembangunan rumah sakit tersebut.

Bupati Waropen, Fransiscus Xaverius Mote, menyatakan bahwa para kepala suku telah mendesaknya untuk meminta kepastian dari pemerintah pusat. "Mereka meminta saya untuk mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan pembangunan rumah sakit di Waropen," ujarnya saat ditemui wartawan.

Ketua DPRD Provinsi Papua, Denny Henrry Bonai, turut mempertanyakan komitmen Kementerian Kesehatan dalam memenuhi hak dasar kesehatan warga. Ia menegaskan bahwa selama lima tahun terakhir, masyarakat Waropen telah menderita akibat minimnya akses layanan kesehatan yang memadai.

Berdasarkan hasil penelusuran, muncul dugaan keterlibatan oknum di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menghambat proses tender PHTC batch 3. Publik kini mendesak adanya evaluasi menyeluruh dan transparansi guna membersihkan proses pengadaan dari praktik koruptif.

Jika proyek ini benar-benar dibatalkan, kredibilitas program pemerintah pusat di mata masyarakat Papua akan dipertaruhkan secara serius. Yang lebih krusial, nyawa ribuan warga Waropen terus terancam selama fasilitas kesehatan yang dijanjikan tak kunjung berdiri.