BISNISMARKET.COM - Membeli rumah pertama merupakan pencapaian monumental yang menandai kemajuan signifikan dalam perjalanan finansial dan sosial seseorang. Langkah besar ini sering kali diiringi gelombang optimisme yang tinggi dari para pembeli yang mendambakan hunian impian mereka.
Namun, euforia tersebut, ironisnya, dapat menjadi celah empuk bagi oknum pengembang yang tidak bertanggung jawab. Potensi risiko penipuan dan kerugian finansial besar selalu mengintai jika calon pembeli lengah dalam tahap awal perencanaan.
Sebagai seorang konsultan properti dan analis pembiayaan, penting untuk menekankan bahwa fondasi pembelian yang aman adalah memisahkan antara janji pemasaran yang menggiurkan dan validitas aspek legalitas proyek. Hal ini menjadi kunci utama dalam mitigasi risiko investasi properti.
"Langkah awal yang paling penting adalah membedakan antara janji manis dan realitas legalitas proyek," ujar konsultan properti tersebut. Kesalahan dalam proses verifikasi awal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial yang substansial bagi pembeli.
Dampak dari kesalahan verifikasi ini meluas, tidak hanya menunda impian memiliki hunian pribadi, tetapi juga berpotensi memicu masalah ekonomi yang berkepanjangan akibat terjerat dalam sengketa hukum yang rumit dan memakan waktu.
Oleh karena itu, langkah krusial pertama yang wajib dilakukan oleh setiap calon pembeli adalah memastikan kelengkapan dan keabsahan seluruh legalitas proyek perumahan yang ditawarkan. Pembeli tidak boleh hanya terpaku pada brosur promosi yang menarik atau kemudahan penawaran cicilan yang sangat ringan.
Calon pembeli dituntut untuk secara proaktif memeriksa status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang dimiliki pengembang. Selain itu, verifikasi kepemilikan atas tanah yang diklaim developer juga merupakan sebuah keharusan mutlak.
Kemudahan verifikasi ini dapat dilakukan dengan mengunjungi langsung kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau melalui jasa notaris/PPAT yang terpercaya mengenai status Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan proyek tersebut.
Developer yang menunjukkan transparansi dan integritas tinggi biasanya tidak akan ragu memperlihatkan dokumen legalitas yang lengkap, sebab tanpa dasar hukum yang kuat, proses pengajuan pembiayaan melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bank pun akan sangat sulit untuk terwujud. Dilansir dari JAKARTAHYPE.COM, transparansi dokumen adalah cerminan komitmen developer.
