JAKARTA, BisnisMarket.com - Peran Indonesia dalam menjaga keamanan kawasan maritim kembali menjadi sorotan dunia internasional. Jepang secara terbuka menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengamankan Selat Malaka, jalur pelayaran penting yang menjadi urat nadi perdagangan global.

Selat Malaka bahkan disebut memiliki posisi yang sangat vital, setara dengan Selat Hormuz di Timur Tengah. Jika Selat Hormuz menjadi jalur utama distribusi energi dunia, maka Selat Malaka adalah penghubung utama antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang menentukan kelancaran arus perdagangan internasional.

Charge de Affaires Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Mitsuru Myochin, menegaskan bahwa Indonesia memegang kendali geografis terbesar di kawasan tersebut. Karena itu, Indonesia dinilai sebagai aktor utama dalam mewujudkan konsep Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

“Ada dua titik sempit besar yaitu Selat Hormuz dan Selat Malaka. Secara geografis Indonesia menghadapi bagian terbesar dari Selat Malaka, sehingga posisi Indonesia semakin penting,” ujar Myochin di Jakarta, Kamis (23/04/2026).

Pernyataan tersebut bukan sekadar diplomasi biasa. Jepang langsung menunjukkan komitmennya dengan memberikan bantuan hibah berupa kapal patroli berkecepatan tinggi untuk Angkatan Laut Republik Indonesia atau TNI AL.

Bantuan ini menjadi bagian dari skema baru bernama Official Security Assistance (OSA), sebuah kebijakan pertahanan Jepang yang memungkinkan Tokyo memberikan dukungan langsung kepada militer negara mitra.

Sebelumnya, Jepang hanya menyalurkan bantuan melalui skema Official Development Assistance (ODA) yang fokus pada sektor sipil dan kerja sama dengan penjaga pantai. Namun kini, lewat OSA, bantuan dapat diberikan langsung kepada angkatan bersenjata.

“Dengan skema ini, Jepang membantu angkatan bersenjata Indonesia khususnya dari perspektif keamanan maritim. OSA mengizinkan pemerintah Jepang untuk membantu langsung ke militer,” jelas Myochin.

Tak hanya TNI AL, Jepang juga terus memperkuat dukungan terhadap Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Bantuan tersebut meliputi kapal patroli berukuran besar hingga pembangunan infrastruktur pelabuhan di wilayah pulau-pulau terluar Indonesia.