Jakarta - Ibadah haji dan umrah, selain menjadi kewajiban bagi umat Muslim yang mampu, ternyata menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Namun, apa jadinya jika potensi tersebut justru menjadi "bom waktu" bagi devisa negara? Presiden Prabowo Subianto melihat adanya ketidakseimbangan yang perlu segera diatasi. Dana haji yang seharusnya bisa menjadi motor penggerak ekonomi dalam negeri, justru sebagian besar mengalir deras ke luar negeri.
Alarm Devisa Berbunyi Kencang
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyoroti situasi serius terkait arus devisa haji. "Nah, 80 persen itu cash outflow. Karena itulah perintah Presiden adalah harus dikurangi cash outflow-nya," tegas Dahnil usai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dilansir dari pemberitaan nasional (13/2)
Angka 80 persen cash outflow dari perputaran dana haji yang mencapai sekitar Rp 40 triliun per tahun tentu bukan angka yang kecil. Prabowo menginginkan keseimbangan baru, di mana 50 persen dana tetap berada di dalam negeri (cash inflow) dan 50 persen sisanya untuk kebutuhan di Arab Saudi (cash outflow).
QRIS Jadi Andalan, Transaksi Haji Go Digital!
Salah satu strategi utama yang disiapkan adalah memaksimalkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk transaksi jemaah haji di Arab Saudi. "Misalnya memaksimalkan QRIS kita supaya yang cash outflow tadi bentuknya kembali lagi tapi semuanya transaksinya dalam Rupiah melalui QRIS," jelas Dahnil.
Dengan QRIS, setiap transaksi jemaah haji akan tercatat dalam sistem keuangan domestik, sehingga perputaran uang tetap terkontrol dan memberikan kontribusi bagi ekonomi dalam negeri. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong digitalisasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai.
Bukan Sekadar Haji, Tapi Juga Pariwisata!
Prabowo tidak hanya fokus pada aspek teknis penyelenggaraan haji, tetapi juga melihat peluang besar di sektor pariwisata. Ia mendorong peningkatan kunjungan wisatawan Timur Tengah ke Indonesia. Data menunjukkan ketimpangan yang mencolok: 3 juta warga Indonesia berangkat ke Arab Saudi setiap tahun, sementara hanya 33 ribu wisatawan Saudi dan Timur Tengah yang datang ke Indonesia.
"Bayangkan lho kita yang berangkat dari sini ke Saudi itu 3 juta, masa yang dari Saudi ke sini itu hanya 33 ribu," ungkap Dahnil.
