![Bos GoTo, Hans Patuwo menghadap ke Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. [Dok Instragram @sekretariat.kabinet].](https://bisnismarket.com/uploads/posts/6a131764696b5_1779636068.jpeg "Klik untuk memperbesar gambar")
BISNISMARKET.COM - Pertemuan penting antara sektor teknologi dan pemerintahan telah dilaksanakan pada Jumat malam, 22 Mei 2026. Momen ini menjadi sorotan karena membahas isu krusial terkait kesejahteraan mitra transportasi daring.
Pihak yang bertemu adalah CEO PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Hans Patuwo, dengan otoritas dari Kantor Sekretariat Kabinet. Pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak dalam menyelesaikan regulasi yang berlaku.
Lokasi pertemuan telah ditetapkan secara resmi, yakni di Kantor Sekretariat Kabinet yang berlokasi di Jakarta. Agenda utama pertemuan ini berpusat pada pembaruan mengenai kebijakan pemerintah terkait potongan komisi aplikator ojek online.
Secara spesifik, pembahasan mengarah pada tindak lanjut implementasi kebijakan pemerintah yang telah menetapkan batas maksimal potongan komisi. Batasan tersebut adalah sebesar 8 persen dari total tarif perjalanan yang dibayarkan oleh konsumen pengguna layanan.
Dilansir dari TREN.BISNISMARKET.COM, pertemuan tingkat tinggi ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi antara operasional perusahaan teknologi dan peraturan pemerintah. Hal ini penting demi menciptakan ekosistem yang sehat bagi semua pihak.
Fokus utama dalam diskusi tersebut adalah bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa potongan komisi tidak melampaui ambang batas yang telah ditetapkan oleh regulator. Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi indikator keberhasilan tindak lanjut.
Pertemuan tersebut secara eksplisit membahas strategi untuk meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojek online. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk melindungi pekerja informal di sektor ekonomi digital.
CEO GoTo, Hans Patuwo, secara resmi telah menyampaikan perkembangan terkini mengenai implementasi kebijakan tersebut kepada pejabat pemerintah. Ini menunjukkan transparansi perusahaan dalam merespons arahan kebijakan yang ada.
"Agenda utama pertemuan tersebut adalah melaporkan perkembangan tindak lanjut terkait kebijakan pemerintah mengenai potongan komisi aplikator ojek online," sebagaimana disampaikan dalam informasi yang beredar.
