BISNISMARKET.COM - Di tengah lanskap perbankan nasional yang penuh tantangan, PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) secara mantap merancang peta jalan bisnis yang sangat agresif hingga tahun 2026 mendatang. Rencana Bisnis Bank (RBB) perseroan memuat target pertumbuhan signifikan yang mencerminkan optimisme tinggi terhadap kinerja ke depan.
Salah satu pilar utama rencana tersebut adalah peningkatan skala aset yang diproyeksikan mencapai Rp12 triliun pada akhir 2026. Angka ini merepresentasikan pertumbuhan tahunan yang ditargetkan berada di kisaran 20 persen dari posisi sebelumnya.
Perlu dicatat, Bank Banten telah menunjukkan momentum positif dengan menutup tahun 2025. Pada periode tersebut, total aset berhasil menyentuh angka Rp10,01 triliun, menunjukkan lonjakan luar biasa sebesar 32,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp7,55 triliun.
Tidak hanya aset, sektor profitabilitas juga menjadi fokus utama dalam strategi agresif ini. Emiten dengan kode saham BEKS ini menargetkan laba bersih mampu mencapai Rp75 miliar saat tahun 2026 berakhir.
Target laba tersebut terbilang ambisius, mengingat realisasi laba bersih pada tahun 2025 hanya mencapai Rp52,52 miliar. Dengan demikian, bank ini berupaya mendorong pertumbuhan laba bersih melampaui angka 40 persen secara tahunan.
Fokus kuat juga diarahkan pada perbaikan kualitas kredit, dengan menargetkan rasio kredit bermasalahan (NPL) dapat ditekan hingga level 3 persen. Kinerja tahun sebelumnya sudah menunjukkan perbaikan signifikan, di mana NPL gross berhasil ditekan menjadi 4,67 persen dari posisi 7,53 persen di akhir 2024.
"Alhamdulillah di akhir tahun 2025, rasio NPL Bank Banten sudah di bawah 5 persen. Dan kami berusaha sesuai dengan RBB Bank Banten tahun 2026, di akhir 2026 insya Allah kita punya rasio NPL bisa jauh di bawah itu. Sekurang-kurangnya bisa 3-3,5 persen,” kata Busthami.
Kepercayaan yang baru diperoleh dalam pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Serang menjadi salah satu pendorong utama optimisme ini, membuka peluang bisnis yang lebih luas di ekosistem pemerintah daerah.
Pengelolaan RKUD tidak hanya sekadar memindahkan saldo rekening pemerintah daerah, tetapi juga membuka potensi bisnis hilir seperti layanan payroll ASN, penyaluran kredit pegawai, hingga potensi bisnis pada rantai pasok lingkungan Pemda.
