BISNISMARKET.COM - Potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal tengah membayangi ribuan pekerja di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Jawa Timur dan Jawa Barat. Kekhawatiran ini mencakup area industri mulai dari Mojokerto di Jawa Timur hingga Bandung di Jawa Barat.
Isu serius ini diungkapkan oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, setelah melakukan serangkaian penelusuran langsung di lapangan. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk memverifikasi situasi riil yang dihadapi oleh para buruh di berbagai perusahaan.
Fokus utama dari investigasi KSPI adalah memahami sejauh mana fluktuasi nilai tukar mata uang asing memengaruhi stabilitas operasional perusahaan. Selain itu, ketegangan geopolitik global juga diidentifikasi sebagai faktor eksternal yang mempercepat risiko PHK.
Said Iqbal, yang juga memegang posisi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, menegaskan pentingnya penanganan cepat atas situasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa isu ketenagakerjaan ini telah mencapai perhatian tingkat tinggi di pemerintahan.
"Ada potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang mengancam ribuan pekerja di beberapa wilayah Indonesia. Ancaman PHK ini tersebar mulai dari Mojokerto, Jawa Timur, hingga Bandung, Jawa Barat," kata Said Iqbal.
Penyebab mendasar dari ancaman PHK ini, menurut Said Iqbal, tidak hanya bersifat domestik melainkan juga terkait erat dengan isu ekonomi makro internasional. Salah satu isu yang disorot adalah dampak dari likuidasi sejumlah bank.
Said Iqbal juga menekankan bahwa para pekerja terdampak langsung oleh volatilitas ekonomi global, yang tercermin dalam pergerakan nilai tukar mata uang. Kondisi ini menekan margin keuntungan perusahaan, sehingga berujung pada pemangkasan tenaga kerja.
Dilansir dari TREN.BISNISMARKET.COM, kunjungan kerja yang dilakukan oleh Said Iqbal merupakan langkah proaktif untuk mengumpulkan data konkret mengenai perusahaan-perusahaan yang berada di ambang kesulitan. Data ini penting untuk merumuskan solusi ketenagakerjaan yang efektif.
Pemerintah dan serikat pekerja kini dituntut untuk segera mencari jalan keluar agar gelombang PHK massal dapat dicegah atau setidaknya diminimalisir dampaknya terhadap kesejahteraan para buruh. Fokus harus diarahkan pada stabilisasi industri melalui kebijakan yang responsif terhadap isu geopolitik.
