JAKARTA, BisnisMarket.com
- Bagaimana kondisi kesehatan keuangan negara Indonesia selama 2025? Apakah
pengelolaan anggaran sudah berjalan sesuai standar dan tepat sasaran?
Jawabannya mulai terungkap melalui hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), yang kini menjadi perhatian utama pemerintah.
Dilansir dari Bloomberg Technoz (2/7), Menteri
Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti
seluruh temuan yang disampaikan BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) tahun 2025.
“Dari hasil pemeriksaan atas LKPP 2025, BPK
menyampaikan 11 temuan yang harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti
pemerintah guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di masa
mendatang. Untuk itu, pemerintah akan menindaklanjuti temuan tersebut,” ujar
Purbaya dalam rapat paripurna bersama DPR RI.
Tiga Temuan ynag menjadi Sorotan Utama BPK
Dari 11 temuan yang ada, setidaknya ada tiga hal
paling mendesak yang menjadi fokus perbaikan:
· Penyajian
informasi kinerja dalam catatan laporan keuangan dinilai belum cukup lengkap
dan jelas.
· Data
Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum dimanfaatkan secara maksimal
sebagai dasar utama penyusunan belanja negara, padahal data ini dirancang agar
alokasi anggaran lebih tepat sasaran.
· Perhitungan
volume BBM untuk kebutuhan kompensasi belum memiliki kriteria baku, serta ada
ketidaksesuaian pada titik penyerahan Jenis BBM Tertentu (JBT) dalam anggaran
subsidi.
