BISNISMARKET.COM - Wacana pemerintah untuk mengadopsi sistem pembelajaran daring sebagai salah satu strategi penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapatkan sorotan serius dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Opsi ini dinilai strategis namun memerlukan persiapan yang sangat matang.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, yang akrab disapa Rerie, menekankan bahwa keberhasilan implementasi sistem jarak jauh ini akan sangat bergantung pada kesiapan teknis di lapangan. Tujuannya adalah agar hasil dari proses belajar mengajar tetap optimal dan sesuai dengan standar yang diharapkan.
Rerie secara spesifik menyoroti perlunya langkah-langkah teknis yang bersifat komprehensif sebelum kebijakan ini diterapkan secara luas. Persiapan ini harus mencakup semua aspek yang berkaitan dengan eksekusi di tingkat pendidikan.
Penting untuk memastikan adanya sinkronisasi kebijakan yang kuat antara berbagai kementerian terkait serta pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia. Koordinasi yang solid menjadi kunci utama kelancaran transisi ini.
"Sejumlah langkah teknis yang komprehensif, menyinkronkan kebijakan antarkementerian dan pemerintah daerah harus dilakukan, untuk memastikan tidak ada satu anak pun yang kehilangan hak belajarnya dalam penerapan kebijakan pembelajaran secara daring itu," kata Rerie dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (24/3/2026).
Pernyataan Rerie ini muncul sebagai respons terhadap wacana penghematan energi yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat. Strategi efisiensi operasional menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam menghadapi tantangan energi saat ini.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, telah mengumumkan rencana tersebut. Rencana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan biaya operasional dan konsumsi energi nasional.
Dilansir dari sumber terdekat, Pratikno menyatakan bahwa strategi penghematan BBM akan diimplementasikan melalui beberapa jalur. Salah satu jalur yang disorot adalah efisiensi operasional pada sektor perkantoran dan juga lingkungan sekolah.
Oleh karena itu, penekanan dari MPR ini bertujuan agar semangat penghematan BBM tidak berbenturan dengan mandat konstitusional negara untuk menjamin pendidikan bagi setiap anak bangsa. Kesiapan infrastruktur digital harus menjadi prioritas utama.
